Gedung Granadi Disita, Semua Aset Keluarga Cendana Masih Diburu

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto saat menghadiri acara kongres Partai Berkarya di Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. REUTERS/Beawiharta

    Ekspresi Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto saat menghadiri acara kongres Partai Berkarya di Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu telah menyita Gedung Granadi yang disebut-sebut sebagai milik Keluarga Cendana.

    Baca: Di Haul Soeharto, Prabowo Sebut Wartawan Rajin

    Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan penyitaan dilakukan untuk menjalankan putusan dari Mahkamah Agung atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana.

    "Saat ini, pengadilan masih menunggu hasil penilaian oleh appraisal yang independen untuk menentukan berapa nilai gedung itu," katanya, Senin, 19 November 2018.

    Selain Gedung Granadi, menurut Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati Agoestina, Kejaksaan Agung juga sedang menelusuri saham dan rekening atas nama Yayasan Supersemar untuk dimasukkan ke dalam daftar aset yang harus disita tim eksekutor.

    Simak: Roh Soeharto dan Jiwa Orde Baru dalam Pemilu dan Pilpres 2019

    Dia memastikan Kejaksaan Agung tidak akan berhenti memburu aset milik Yayasan Supersemar hingga mencapai Rp 4,4 triliun untuk disetorkan ke negara. "Sekarang itu total aset yang kami sita dari Yayasan Supersemar baru sekitar Rp 243 miliar. Kami tidak akan berhenti, akan kami kejar terus semua asetnya Yayasan Supersemar ini sesuai putusan hingga Rp 4,4 triliun," ujar Loeke.

    Loeke mengimbau agar Keluarga Cendana terutama Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya untuk kooperatif dan menyerahkan gedung tersebut demi tegaknya hukum di Indonesia. "Kami masih menunggu appraisal untuk nilai aset Gedung Granadi itu. Setelah perhitungannya selesai kami akan langsung sita gedung itu," katanya

    Kejaksaan Agung bersama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Loeke, masih menelusuri aset Yayasan Supersemar. "Eksekutornya itu adalah pengadilan. Kami bantu tim eksekutor untuk menelusuri seluruh aset Yayasan Supersemar baik itu berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak," ujarnya.

    Dalam keterangan tertulisnya, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan alamat Partai Berkarya berada di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. "Granadi bukan kantor DPP Berkarya," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 November 2018.

    Badaruddin menjelaskan Granadi merupakan kantor Humpus, perusahaan yang dijalankan oleh Tommy Soeharto. Menurutnya, Tommy pun sebagai penyewa di gedung tersebut. Dia meminta agar tidak mengaitkan persoalan gedung Granadi dengan Partai Berkarya.

    Erwin Kallo, pengacara Hutomo Mandala Putra juga membantah Gedung Granadi merupakan milik kliennya. "Yang perlu diketahui Gedung Granadi itu bukan milik Yayasan Supersemar. Seharusnya dia (PN Jakarta Selatan) cari tahu gedung itu pemiliknya berapa orang dan siapa saja," ujar Erwin saat dihubungi, Senin, 19 November 2018.

    Erwin mengatakan, Gedung Granadi bukan milik Keluarga Cendana saja. Banyak pihak lain, kata dia, yang turut menjadi pemilik gedung tersebut. "Kalau ada orang lain di dalamnya, bagaimana bisa disita seluruh gedungnya? Kecuali kepemilikan yang tergugat 100 persen," kata Erwin.

    Berdasarkan pantauan Tempo pada situs resmi Partai Berkarya, alamat DPP partai tersebut berada di Gedung Granadi - Jln. HR Rasuna Said Kav 8-9 Blok X1, Kuningan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12950. Kemudian untuk surel dapat dihubungi lewat partai@berkarya.id.

    BISNIS | CHITRA PARAMAESTI 

    Catatan Koreksi:
    Berita ini sudah mengalami perubahan dengan mengubah judul, sebagian isi, dan menambahkan konfirmasi dari Ketua DPP Partai Berkarya dan pengacara Hutomo Mandala Putra karena berita sebelumnya tidak lengkap. Atas kekurangan ini, redaksi mohon maaf. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.