Menteri Desa Optimistis Penyerapan Dana Desa 2018 Capai 99 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo tengah fokus merevitalisasi kawasan transmigrasi melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. (dok Kemendesa)

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo tengah fokus merevitalisasi kawasan transmigrasi melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. (dok Kemendesa)

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo optimistis penyerapan dana desa pada tahun 2018 bisa mencapai di atas 99 persen. "Penyerapan tersebut menunjukkan tata kelolanya mulai membaik," ujar Eko di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan, Ahad, 18 November 2018.

    Baca: Alokasi Dana Desa Rp 70 T di 2019, Begini Penilaian Sri Mulyani

    Menurut Eko, pengelolaan dana desa bisa dilihat dari besar penyerapan setiap periodenya. Sebab, syarat pengucuran dana di tahapan berikutnya adalah laporan dan hasil audit di setiap tahapan telah diterima oleh inspektorat kabupaten. Adapun dalam satu tahun dana desa dikucurkan dalam tiga tahapan.

    "Dana desa juga tidak akan dikucurkan dari pemerinth pusat kalau 50 persen di desa hasil auditnya belum diterima inspektorat kabupaten," ujar dia. 

    Dalam empat tahun terakhir, kata Eko, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp 187 triliun. Pada periode awal dana desa, yakni 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,67 triliun. Kala itu, penyerapannya baru mencapai 82 persen. "Penanganan dana desa tidak semudah yang kami bayangkan."

    Pada awal periode itu, salah satu kendala yang dihadapi adalah kapabilitas kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Kala itu, ujar Eko, 60 persen kepala desa hanya tamatan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah pertama. Mereka juga tidak didukung Badan Perencanaan Pembangunan maupun dinas-dinas layaknya kabupaten. "Bahkan saat itu lebih dari 10 ribu desa tidak memiliki kantor desa," ujar Eko.

    Pada masa awal, kata Eko, pengelolaan dana desa kala itu tidak akurat. Misalnya saja pada pembangunan dana desa, perencanaan yang dilakukan oleh para kepala desa tidak detail. Sehingga, acapkali biaya yang perlu digelontorkan pada realisasi program membengkak ketimbang perencanaannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.