Bertemu Mike Pence, Jokowi Minta AS Pertahankan Fasilitas GSP

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela pertemuan KTT ASEAN di Singapura, Rabu, 14 November 2018. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela pertemuan KTT ASEAN di Singapura, Rabu, 14 November 2018. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Amerika Serikat mempertahankan pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) atau sistem preferensi umum bagi produk-produk impor asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di sela penyelenggaraan KTT Asean di Singapura pada Rabu, 14 November 2018.

    Baca juga: Strategi Jokowi Antisipasi Ancaman Perang Dagang AS

    "Presiden mengharapkan agar Amerika masih dapat terus memberikan fasilitas GSP bagi Indonesia karena fasilitas GSP ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi Indonesia tapi juga untuk Amerika," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan seperti dikutip dari siaran persnya.

    GSP adalah kebijakan perdagangan tertua yang pernah dibuat AS. Kebijakan ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka Amerika Serikat.

    AS sempat menyampaikan akan mengevaluasi fasilitas GSP yang diberikan ke Indonesia. Pasalnya, ada kekhawatiran bahwa Indonesia tidak memenuhi beberapa kriteria GSP. Seperti penerapan sejumlah hambatan investasi dan perdagangan yang menimbulkan efek negatif serius terhadap AS.

    Retno mengatakan perdagangan kedua negara bersifat penting karena Indonesia dan AS saling membutuhkan.

    Menanggapi permintaan Jokowi soal GSP, Pence tidak secara langsung memberi respons. Namun ia menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis AS di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia merupakan teman bagi AS.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.