REI Sebut Program Penyediaan Perumahan ASN Bisa Lancar Asal ...

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Real Estate Soelaeman Soemawinata memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Ketua Umum Real Estate Soelaeman Soemawinata memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membangun perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dengan skema uang muka nol persen. Ketua Umum Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI Soelaeman Soemawinata mengatakan pemerintah harus memperhatikan beberapa hal agar program tersebut segera terealisasi.

    Simak: Perumahan PNS, Pemerintah Akan Renovasi Gedung dan Rumah Tua

    Pertama yaitu terkait BI Checking. Menurut dia, ASN akan menemui kesulitan karena rata-rata pegawai negara tersebut telah menggadaikan surat keputusan pengangkatannya untuk keperluan kredit lainnya. Ia meminta agar melonggarkan BI Checking bagi ASN yang ingin melakukan kredit rumah.

    "Yang harus diselaraskan yaitu BI checking, itu kan sangat ketata, sementara banyak pegawai negeri sudah gadaikan SK-nya untuk cicil yang lain-lain," kata dia di DPP REI, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

    Kedua yaitu banyaknya ASN, TNI dan Polri yang bekerja berpindah-pindah tempat. Hal itu menurut dia, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    "Ini konsep yang harus dimodifikasi. Gimana caranya menyerap tenaga kerja negara ini yang pindah-pindah tapi bisa memiliki rumah. Ini yang harus kita pecahkan," kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas kepada mereka yang belum memiliki rumah sama sekali. Pemerintah, kata Bambang, merencanakan pembangunan rumah nantinya akan dibangun rumah vertikal atau rumah susun sederhana milik (rusunami).

    Adapaun saat ini, data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan masih adasekitar 930 ribu orang baik ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil melanjutkan, pemerintah berencana pula memberikan fasilitas lain berupa tenor pinjaman yang mencapai 30 tahun dan juga dengan bunga cicilan yang rendah atau mencapai 0 persen.

    Selain itu, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa cicilan masa pinjaman hingga maksimum sampai usia 75 tahun. Namun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.

    Sofyan menuturkan hal ini dilakukan karena perumahan khususnya di kota-kota besar sangat mahal karena harga tanahnya juga mahal. Ia mengatakan, fasilitas tersebut diberikan supaya memberikan tawaran rumah yang lebih affordable bagi ASN.


    KARTIKA ANGGRAENI | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.