Menhub: Keputusan Operasi Kembali Merpati Ada di Rini Soemarno

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Merpati MA60. TEMPO/Sulfaedar Pay

    Pesawat Merpati MA60. TEMPO/Sulfaedar Pay

    TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan belum ada pembicaraan mengenai rute baru maskapai Merpati. "Belum, itu jauh sekali, korporasinya belum ada," ujar dia di Kantor Kemenhub, Rabu, 14 November 2018.

    BACA: Merpati Bakal Terbang Lagi, Menhub Ajukan Sejumlah Syarat

    Untuk waktu pengoperasian Budi Karya mengatakan hal tersebut merupakan domain dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Kemenhub, kata dia, tidak dapat memprediksi maskapai tersebut akan beroperasi.

    Budi Karya menjelaskan, masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh Merpati, sebelum dia menjadi angkutan penerbangan lagi. Salah satu syaratnya, ialah keuangan perusahaan tersebut harus sehat.

    BACA: Merpati Nusantara Airlines dan Kreditur Berdamai, Tak Jadi Pailit

    Kemudian, ujar Budi Karya, masih ada pembicaraan lanjut soal keputusan jenis pesawat yang akan dioperasikan dan proses perekrutan karyawan. "Kami minta organisasi di Merpati harus slim," ucap dia.

    Dalam sidang hari ini, Rabu, 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan proposal perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU PT Merpati Nusantara Airlines dengan kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya.

    "Menyatakan sah perdamaian dilakukan antara PT Merpati Nusantara Airlines (debitur dalam PKPU tetap) dengan para krediturnya sebagaimana telah disepakati bersama," kata majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 14 November 2018.

    Majelis hakim juga menghukum PT Merpati Nusantara Airlines dan para kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut. Lebih lanjut, hakim juga menghukum debitur PKPU untuk membayar biaya kepengurusan Rp 487 juta dan menetapkan debitur untuk membayar tunggakan jasa pengurus Rp 20 miliar.

    Merpati diketahui memiliki utang sebesar Rp 10,03 triliun. Pemilik tagihan terbesar berasal dari Kementerian Keuangan dan beberapa perusahaan pelat merah. Beberapa perusahaan itu, di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Telkom (Persero), PT PANN (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), dan PT PPA (Persero).

    ANTARA | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?