Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Impor Jagung, Kenapa Kementan Kini Berkukuh Ada Surplus?

image-gnews
Ladang jagung miliki petani transmigran di Desa Kempo, Nusa Tenggara Barat. Hingga akhir tahun 2013 terdapat sekitar 25 ribu hektare lahan jagung, dan diperkirakan produksinya dapat melebihi 100 ribu ton. Tempo/Jati Mahatmaji
Ladang jagung miliki petani transmigran di Desa Kempo, Nusa Tenggara Barat. Hingga akhir tahun 2013 terdapat sekitar 25 ribu hektare lahan jagung, dan diperkirakan produksinya dapat melebihi 100 ribu ton. Tempo/Jati Mahatmaji
Iklan

Sehari kemudian, giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang bercerita bahwa ia sempat mempertanyakan usulan Menteri Pertanian Amran Sulaiman perihal impor jagung.

Padahal, di saat yang sama, Amran berujar Indonesia mengalami surplus produksi jagung. "Dia mengusulkan perlu impor jagung, saya juga tanya, 'katanya surplus?' Akhirnya dijawab karena harganya naik," ujar Darmin di kantornya, Rabu malam, 7 November 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun di kalangan pelaku usaha, sebenarnya tidak pernah ada yang menyampaikan bahwa jagung Indonesia tidak surplus. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Peternakan dan Perikanan, Anton J. Supit misalnya.

Anton hanya mengatakan persoalan harga jagung ini tidak bisa diselesaikan dengan argumen surplus semata. "Bisa saja bilang surplus, tapi jagung itu di mana. Tolong tunjukkan ada di mana," kata dia.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, masalah ini sebenarnya cukup dihitung dari neraca perdagangan ekspor dan impor beras. Dari Januari sampai September 2018, kata dia, Indonesia sudah mengekspor 372 ribu ton jagung. Jika dikurangi dengan rencana impor 100 ribu ton, maka masih ada selisih atau surplus 272 ribu ton.

Setelah itu, angka itu ditambah dengan penghematan impor selama ini sekitar 3,5 juta ton per tahun atau setara Rp 10 triliun, maka surplus total menjadi 3,77 juta ton setahun. “Ini rumusnya 372.000 dikurang 100.000 sama dengan 272.000. Ini adalah hitungan sederhana saat pelajaran waktu SD (Sekolah Dasar),” kata Bambang.

Karena itu, Bambang menilai bahwa pihak yang perlu diaudit adalah mereka yang sejak awal selalu mengatakan perlunya impor pangan dengan dalih menurunkan harga. Bambang mencontohkan kasus yang terjadi pada komoditas beras. Menurut dia, barang impor ini masuk sehingga tidak mampu menstabilkan harga.

Beras impor, menurut Bambang, masuk sehingga suplai naik. Ini masih ditambah dengan data surplus BPS sebesar 2,8 juta ton, stok beras Bulog 2,7 juta ton, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang dua kali lipat dari itu.

Baca: Soal Impor Jagung, BPS Tak Rilis Data Produksi Sejak 2016

Tapi, harga tak kunjung turun sehingga ia meyakini ada mafia yang sedang bermain. "Bahkan kabar burung beredar dalam urusan impor pangan ada fee Rp 2 juta per ton. Aroma bau busuk dan amis ini yang semestinya harus audit,” ujar Bambang.

CAESAR AKBAR

Simak berita menarik terkait impor jagung lainnya hanya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

2 hari lalu

Adc. Mentan, Panji Hartanto, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

18 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

19 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menanggapi imbauan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman agar Bulog membeli gabah langsung petani.


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

22 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

27 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Terpopuler Bisnis: Ingat Prosedur Magang di Luar Negeri Sebelum Terjebak TPPO, Kendala Revisi Perpres BBM Subsidi

27 hari lalu

Penandatanganan MoU antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PT Sinar Harapan Bangsa (PT SHB) tentang Ferienjob 2023, program magang mahasiswa di Jerman, 19 Mei 2023. Foto: unj.ac.id
Terpopuler Bisnis: Ingat Prosedur Magang di Luar Negeri Sebelum Terjebak TPPO, Kendala Revisi Perpres BBM Subsidi

BP2MI mengingatkan prosedur magang di luar negeri buntut kasus TPPO berkedok magang mahasiswa.


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

31 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.