TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan realisasi program Perhutanan Sosial sampai dengan November 2018 adalah seluas 2,13 juta Ha atau 16,8 persen dari total target sebesar 12,7 juta Ha.
Simak: Budi Waseso Ungkap Hasil Pertemuan dengan Darmin dan Enggartiasto
“Untuk meningkatkan capaian, kita akan terus melakukan langkah-langkah akselerasi melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, memperkuat kelembagaan dan kemitraan, memberikan pendampingan, dan membangun sistem monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial,” kata Darmin dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 November 2018.
Darmin mengatakan sebagai upaya perlindungan dan menjaga kelestarian hutan pada areal Hutan Sosial di Jawa Barat ini, pemerintah memberikan bantuan berupa Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk 10 kelompok dengan biaya masing-masing Rp 100 juta. KBR ini diantaranya juga akan membuka kesempatan kerja dan memberi peluang usaha tani terutama buah-buahan atau hortikultura.
Darmin juga melaporkan rincian SK IPHPS dan SK KULIN KK yang diberikan kali ini, sebagai berikut:
a. Kab. Cianjur sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.163 Ha untuk 346 KK;
b. Kab. Cirebon sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 103 Ha untuk 73 KK;
c. Kab. Garut sebanyak 11 SK Kulin KK seluas 2.310 Ha untuk 1.216 KK dan 8 SK IPHPS seluas 861 Ha untuk 902 KK;
d. Kab. Indramayu sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 363 Ha untuk 370 KK dan 2 SK IPHPS seluas 450 Ha untuk 297 KK;
e. Kab. Bandung sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 306 Ha untuk 137 KK dan 3 SK IPHPS seluas 1.255 Ha untuk 907 KK;
f. Kab. Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas 1.081 Ha untuk 901 KK;
g. Kab. Sukabumi sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 64 Ha untuk 54 KK dan 1 SK IPHPS seluas 377 Ha untuk 146 KK; dan
h. Kab. Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 284 Ha untuk 110 KK.
Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Simak berita terkait Darmin hanya di Tempo.co
