Kominfo Terima Surat Panggilan Sidang PT First Media Tbk

Ilustrasi persidangan. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - PT First Media Tbk atau KBLV menggugat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan telah menerima surat panggilan sidang dari PTUN pada 6 November 2018.

"Surat panggilan itu untuk menghadiri sidang pemeriksaan pada 13 November 2018," kata Ferdinandus saat dihubungi Tempo, Sabtu, 10 November 2018.

BACA: Wanprestasi, Dalil Pengacara Menggugat Biro Umrah Hannien Tour

Namun, ia menjelaskan sampai saat ini Kominfo belum menerima salinan gugatan tersebut. "Sehingga belum mengetahui secara pasti dasar gugatan First Media seperti apa," ujarnya.

Dalam situs resmi Kominfo terkait masa laku Izin Pita Frekuensi Radio pada Pita frekuensi radio 2.3 GHz, First Media merupakan satu dari tiga perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang belum melunasi pembayaran Biaya Hak Pengguna atau BHP frekuensi radio.

Kominfo menyatakan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan bahwa setiap pemegang IPFR yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara penggunaan Pita Frekuensi Radio, dan/atau pencabutan izin.

Pencabutan Izin dimaksud dilakukan setelah pemegang IPFR diberikan tiga kali surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya sampai dengan bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2018.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN PT First Media Tbk atau KBLV mendaftarkan gugatan tersebut pada 2 November 2018 dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT. Gugatan tersebut berisi permohonan penundaan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tertanggal 17 September 2018, penundaan segala tindakan atau paksaan dalam melakukan penagihan pembayaran BHP FR beserta dengan segala akibat hukumnya dan penundaan pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

 






Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

8 jam lalu

Kominfo Siapkan Internet Satelit untuk Museum Pulau Rinca

BAKTI Kementerian Kominfo akan menyediakan akses internet sebesar 30 Mbps.


Dorongan Literasi Digital UMKM Berdaya Maluku Maju

1 hari lalu

Dorongan Literasi Digital UMKM Berdaya Maluku Maju

Masih banyak tantangan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital lokapasar. Oleh karena itu, Menkominfo mengajak kementerian dan lembaga bersine


CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

2 hari lalu

CekFakta #169 Mendesak Keamanan dan Perlindungan Data Dibandingkan Super App Kominfo

Kominfo berencana mengembangkan search engine karya anak bangsa untuk menandingi Google dan melebur aplikasi menjadi satu super app


Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

3 hari lalu

Kemenkominfo menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra

Kemenkominfo bersama GNLD Siberkreasi, Paberik Soeara Rakjat, Pemkot Jakarta Barat dan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menyelenggarakan Kegiatan Kelas Podcast untuk Difabel Netra


Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu

3 hari lalu

Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu

Kemenkominfo Menyelenggarakan Pekan Literasi Digital Bersama Kelompok Masyarakat Milenial dan Komunitas di Kota Batu


Asosiasi Televisi Siaran Digital: Tidak ada Revolusi Industri 4.0 tanpa Analog Switch Off atau ASO

3 hari lalu

Asosiasi Televisi Siaran Digital: Tidak ada Revolusi Industri 4.0 tanpa Analog Switch Off atau ASO

ATSD: Pemerintah menggaungkan revolusi industri 4.0, tapi jika analog switch off (ASO) tidak dilakukan, revolusi industri 4.0 tak akan pernah terjadi


Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Terkait Analog Switch Off

4 hari lalu

Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Terkait Analog Switch Off

Berikut ini bunyi pasal yang dibatalkan oleh MA dan pasal lain yang menjadi alasan pembatalan itu terkait analog switch off.


LBH Jakarta Terima 213 Aduan Masyarakat Soal PSE, Ini Kata Menkominfo Johnny G Plate

7 hari lalu

LBH Jakarta Terima 213 Aduan Masyarakat Soal PSE, Ini Kata Menkominfo Johnny G Plate

Johnny G. Plate menanggapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang telah menerima 213 pengaduan masyarakat ihwal Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).


Viral Soal Seacrh Engine Gatotkaca, Menteri Johnny: Kami Belum Siapkan, Mahal

7 hari lalu

Viral Soal Seacrh Engine Gatotkaca, Menteri Johnny: Kami Belum Siapkan, Mahal

Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan lebih jauh tentang rencana pengembangan mesin pencari atau search engine karya anak bangsa Gatotkaca.


Terima Pengaduan Masyarakat soal PSE, LBH Jakarta Bakal Gugat Menkominfo

8 hari lalu

Terima Pengaduan Masyarakat soal PSE, LBH Jakarta Bakal Gugat Menkominfo

LBH Jakarta menerima 213 pengaduan masyarakat ihwal Peraturan Menteri Kominfo soal Penyelanggara Sistem Elektronik (PSE).