Rabu, 21 November 2018

Kementerian PUPR Resmikan Kampung Rumah Swadaya di Jombang

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang dala Program Sejuta Rumah di Jawa Barat, 4 Mei 2017. Sejak awal Januari hingga akhir November 2017, sudah terbangun 751.973 rumah dalam Program Sejuta Rumah. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Joko Widodo meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang dala Program Sejuta Rumah di Jawa Barat, 4 Mei 2017. Sejak awal Januari hingga akhir November 2017, sudah terbangun 751.973 rumah dalam Program Sejuta Rumah. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di seluruh Indonesia menjadi fokus Kementerian PUPR. Salah satunya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau Rumah Swadaya.

    BACA: Kementerian PUPR Akan Cek Proyek Meikarta

    Basuki mengatakan program BSPS dilakukan dengan memberikan dana stimulan dan untuk perbaikan rumahnya dilakukan secara gotong royong. Menurut dia,  Program Rumah Swadaya merupakan salah satu instrumen Kementerian PUPR untuk mencapai target Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015.

    "Program Satu Juta Rumah sebagai bagian dari penjabaran Nawacita dalam pembangunan nasional," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 November 2018.

    Salah satu lokasi pelaksanaan Program BSPS tahun 2018 adalah di Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan jumlah rumah yang diperbaiki sebanyak 153 unit. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH mengatakan setiap rumah mendapatkan dana stimulan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta.

    “Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH.

    Pada tahun 2018, kata Khalawi, Program BSPS dikembangkan menjadi bagian Program Padat Karya Tunai dimana komponen dana bantuan tidak hanya belanja material dan peralatan namun juga terdapat komponen upah. Khalawi mengatakan Program BSPS di Provinsi Jawa Timur mencakup 11.564 unit rumah melalui BSPS reguler 9.400 unit dan BSPS NAHP (National Affordable Housing Program) sebanyak 2.164 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

    Menurut Khalawi Program Padat Karya Tunai lainnya yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan adalah Program Rumah Khusus yang diperuntukan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, korban konflik, petugas pemerintah yang bekerja di daerah terpencil.

    "Salah satunya adalah pembangunan 50 unit rumah khusus di desa pisang Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk yang diperuntukan bagi korban konflik di mana sudah rampung dikerjakan. Biaya pembangunan sebesar Rp 4,81 miliar," kata Khalawi.

    Menurut Khalawi Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR yang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan terdiri dari Program BSPS sebesar Rp 3,6 triliun yang dilaksanakan di 5.585 kelurahan/desa diman sebesar 14 persen atau Rp 536 miliar merupakan komponen upah. Sementara program rumah khusus dianggarkan sebesar Rp 700 miliar dimana 20 persen atau Rp 140 miliar dialokasikan untuk upah.

    Lebih lanjut dia mengatakan penyerapan tenaga kerja melalui kedua program ini sebanyak 127.964 tenaga kerja yang terdiri dari 122.240 tenaga kerja dengan jumlah Hari Orang Kerja atau HOK sebanyak 2.308.334 melalui kegiatan BSPS dan 5.724 tenaga kerja dengan jumlah HOK sebanyak 737.720 melalui kegiatan Rumah Khusus.

    "Hal ini akan meningkatkan perputaran uang dan mengurangi pengangguran di desa," kata Khalawi.

    Baca berita tentang PUPR lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komposisi Utang Merpati Nusantara Airlines

    Asa bisnis Merpati Nusantara Airlines mengembang menyusul putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.