Rabu, 21 November 2018

Apersi: Lahan Negara untuk Rumah ASN Bisa Tekan Harga

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sales menjelaskan pada pengunjung promo perumahan yang dipamerkan dalam acara Indonesia Property Expo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 11 Februari 2018. Sekitar 40 persen pembelian rumah ditawarkan dalam skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sementara 60 persen sisanya KPR nonsubsidi. TEMPO/Fajar Januarta

    Sales menjelaskan pada pengunjung promo perumahan yang dipamerkan dalam acara Indonesia Property Expo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 11 Februari 2018. Sekitar 40 persen pembelian rumah ditawarkan dalam skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sementara 60 persen sisanya KPR nonsubsidi. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi, Junaidi Abdillah, menyarankan pemerintah menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara atau ASN serta anggota TNI dan Polri.

    BACA: Rumah untuk ASN, TNI dan Polri Bakal Disubsidi Pemerintah

    "Kalau ingin rumah murah, terutama yang daerah kota-kota besar, ya pemerintah menyediakan tanah," kata dia Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Junaidi mengatakan, lahan menjadi faktor utama penentu harga rumah.

    Junaidi juga menyarankan bangunan vertikal untuk hunian ASN, TNI, dan Polri. Bentuk tersebut dinilai paling tepat jika melihat lahan di tengah kota yang terbatas. APERSI menyatakan siap membantu pembangunan hunian tersebut.

    BACA: Bappenas: 930 Ribu ASN, TNI, Polri Belum Punya Rumah Pribadi

    Pemerintah memutuskan menyediakan rumah murah untuk ASN, anggota Polri, dan anggota TNI. Hunian itu akan diutamakan untuk mereka yang sama sekali belum memiliki rumah. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri belum memiliki rumah permanen.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan rumah tersebut ASN, TNI, dan Polri yang berada di perkotaan akan disediakan rumah susun sederhana milik. Sedangkan rumah tapak hanya difasilitasi bagi ASN, TNI, dan Polri yang tinggal di luar perkotaan.

    Pemerintah akan menggunakan skema uang muka nol persen. Menurut Junaidi, skema tersebut meringankan uang muka namun bisa memperbesar jumlah cicilan rumah setiap bulan. "Tapi tidak masalah," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komposisi Utang Merpati Nusantara Airlines

    Asa bisnis Merpati Nusantara Airlines mengembang menyusul putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.