Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rumah untuk ASN, TNI dan Polri Bakal Disubsidi Pemerintah

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang dala Program Sejuta Rumah di Jawa Barat, 4 Mei 2017. Sejak awal Januari hingga akhir November 2017, sudah terbangun 751.973 rumah dalam Program Sejuta Rumah. TEMPO/Tony Hartawan
Presiden Joko Widodo meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang dala Program Sejuta Rumah di Jawa Barat, 4 Mei 2017. Sejak awal Januari hingga akhir November 2017, sudah terbangun 751.973 rumah dalam Program Sejuta Rumah. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana membangun perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga anggota TNI dan Polri. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah bakal melakukan intervensi dalam penjualan rumah tersebut.

Baca: Bappenas Kebut Perencanaan Rekonstruksi Daerah Bencana

"Tentu nanti harus ada intervensi dari pemerintah (setelah siap dijual) apakah dalam bentuk subsidi atau pajak," kata kata Sofyan ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 8 November 2018.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyebutkan penyediaan perumahan akan berlaku untuk semua ASN, TNI, dan Polri. Meski begitu, pemerintah akan memberikan prioritas kepada mereka yang belum memiliki rumah sama sekali.

Pemerintah, kata Bambang, merencanakan pembangunan rumah nantinya akan dibangun rumah vertikal atau rumah susun sederhana milik (rusunami). Adapaun saat ini, data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan masih adasekitar 930 ribu orang baik ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi.

Sofyan melanjutkan, pemerintah berencana pula memberikan fasilitas lain berupa tenor pinjaman yang mencapai 30 tahun dan juga dengan bunga cicilan yang rendah atau mencapai 0 persen. Selain itu, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa cicilan masa pinjaman hingga maksimum sampai usia 75 tahun. Namun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sofyan menuturkan hal ini dilakukan karena harga rumah khususnya di kota-kota besar sangat mahal karena harga tanahnya juga mahal. Ia mengatakan, fasilitas tersebut diberikan supaya memberikan tawaran rumah yang lebih affordable bagi ASN.

"Nantinya, pegawai negeri yang punya gaji, gajinya dipakai sebagai jaminan. Sedangkan bunga yang nanti akan dipertimbangkan bunga yang lebih affordable yang penting adalah rumah ke atas," kata Sofyan.

Sofyan juga mengatakan untuk untuk membangun perumahan tersebut pemerintah bakal memanfaatkan gedung tua, rumah tua dan lahan-lahan kosong milik negara. Khususnya yang ada di kota-kota besar untuk dibangun rumah ke atas.

Selain itu, Kementerian juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki institusi, kementerian maupun badan negara untuk dibangun bagi perumahan khusus ASN, TNI dan Polri khususnya yang belum memiliki rumah pribadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

1 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.


Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

2 hari lalu

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan warga Papua.


Penganiayaan oleh Anggota TNI Terus Berulang, Kapuspen: Tak Ada Gading yang Tak Retak

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Penganiayaan oleh Anggota TNI Terus Berulang, Kapuspen: Tak Ada Gading yang Tak Retak

Kapuspen TNI menyebut kekerasan atau penganiayaan di Papua hanya dilakukan oleh beberapa anggota saja.


Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo ditunjuk sebagai Kabais YNI yang baru. Apa tugas dan wewenangnya?


Pangdam Cendrawasih Janji Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Aniaya KKB

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Pangdam Cendrawasih Janji Usut Tuntas Kasus Anggota TNI Aniaya KKB

TNI memastikan anggotanya yang terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap warga Papua akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.


42 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penganiayaan terhadap Warga Papua, 13 Ditahan

3 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
42 Anggota TNI Diperiksa Buntut Penganiayaan terhadap Warga Papua, 13 Ditahan

TNI telah memeriksa 42 anggota terkait video aksi kekerasan terhadap warga Papua.


Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.