Selain DP Nol Persen, Ini Fasilitas Perumahan ASN, TNI dan Polri

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menerapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Skema itu di antaranya berupa pembebasan atau penerapan uang muka atau DP Nol Persen.

    Baca: Ini Sebab BCA Tak Berani Terapkan Uang Muka KPR Nol Persen

    "Kemungkinan kami akan mencoba skema seperti di FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah ada selama ini," kata Bambang usai menghadiri Rapat Terbatas yang membahas penyediaan rumah untuk ASN, TNI-Polri di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

    Skema FLPP yang telah diterapkan sebelumnya adalah untuk pengadaan rumah kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan nantinya, soal penyediaan lahan, pemerintah akan mengupayakan utamanya lahan yang dikuasai negara atau lahan yang sekarang dipegang oleh kementerian atau lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan, utamanya kembali lagi rumah susun, apartemen untuk ASN, TNI, Polri.

    Skema FLPP itu agar ASN, anggota TNI, dan anggota Polri bisa memiliki rumah sendiri dengan syarat yang sangat ringan. "Pada rapat bulan April, sudah diajukan skema khusus, yaitu skema DP atau uang muka 0 persen, masa pinjaman bisa sampai 30 tahun, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun," kata Bambang.

    Selain keringanan tersebut, cicilan masa pinjaman bisa maksimum sampai usia 75 tahun. Namun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun.

    Bambang mengungkapkan bahwa skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut. "Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

    Dalam rapat terbatas di istana tadi, kata Bambang, Presiden Jokowi meminta ada penguatan, di antaranya adanya dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri itu menjadi lebih ringan. Selain itu, yang paling penting adalah penyediaan lahan. 

    Sebab, menurut Bambang, pemerintah ingin yang dibangun dengan skala besar, tidak lagi bersifat individu. "Tetapi mungkin dalam suatu kompleks, baik kompleks apartemen atau rumah susun," katanya.

    Baca: Sandiaga Uno Klaim Perbankan Siap Kucurkan KPR DP Nol Persen

    Ke depan, pemerintah terutama akan fokus membangun perumahan ASN, TNI, Polri dengan skema DP Nol Persen tak hanya di daerah Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. "Jadi tentunya akan fokus pada lahan-lahan yang masih bisa dipakai untuk perumahan rumah susun tadi," ucap Bambang. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Forbes: Ada Perempuan Indonesia yang Lebih Berpengaruh Daripada Sri Mulyani

    Berikut sosok sejumlah wanita Indonesia dalam daftar "The World's 100 Most Powerful Women 2020" versi Forbes. Salah satu perempuan itu Sri Mulyani.