Penyediaan Rumah ASN, TNI dan Polri Gunakan Skema DP Nol Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tabel skema rumah DP nol persen oleh Profesor Sidrotun Naim

    Tabel skema rumah DP nol persen oleh Profesor Sidrotun Naim

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri akan menggunakan skema uang muka nol persen.

    Baca: Untuk Hunian DP Nol Rupiah, Anies Baswedan: Ini Harga Tipe 21

    Bambang mengatakan, program DP nol persen berbeda dengan skema DP nol rupiah yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. "Ini beda. Ini adalah KPR intinya, tapi DP nol," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

    Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap ASN, TNI, dan Polri agar meringankan beban cicilan mereka. Selain tanpa uang muka, pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan bagi ASN, TNI, Polri yang ingin memiliki rumah permanen.

    "Masa pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilannya bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun dgn catatan waktu mengajukan pinjaman usia maksimumnya 53 atau 55 tahun," ujarnya.

    Rencananya, ASN, TNI, dan Polri yang berada di perkotaan akan disediakan rumah susun sederhana milik. Sedangkan rumah tapak hanya difasilitasi bagi ASN, TNI, dan Polri yang tinggal di luar perkotaan. Yang pasti, kata Bambang, kompleks tempat tinggal mereka tidak boleh jauh dari pusat kota atau dekat dengan transportasi umum. "Misal kalau di Jakarta dekat dengan komuter atau LRT," kata dia.

    Secara umum, Bambang menuturkan, penyediaan rumah diperuntukkan bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri. Namun, pemerintah akan mengutamakan mereka yang sama sekali belum memiliki rumah. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu Polri belum memiliki rumah permanen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.