Selasa, 20 November 2018

Sri Mulyani Jelaskan Reformasi Birokrasi Kemenkeu di Australia

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutannya pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dua kali menjabat Menteri Keuangan RI di masa presiden SBY dan Jokowi.  ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutannya pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dua kali menjabat Menteri Keuangan RI di masa presiden SBY dan Jokowi. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam sebuah seminar World Accountant Congress atau Kongres Akuntasi Dunia yang diselenggarakan di Sydney, Australia pada Selasa, 6 November 2018. Dalam acara itu ia menceritakan perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan saat pertama kali menjadi Menteri Keuangan.

    Baca: Sri Mulyani: Pemerintah Putuskan Tarif Cukai Rokok 2019 Tak Naik

    "Saat itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai menjadi institusi terkorup kedua di Indonesia, sementara Ditjen Pajak menempati posisi kelima. Kedua institusi ini, bersama dengan unit eselon satu lain menjadi fokus utama program reformasi birokrasi sejak tahun 2006," kata Sri Mulyani seperti dikutip dalam unggahan Instragram miliknya, @smindrawati, Rabu, 7 November 2018.

    Adapun hingga pukul 10.00 WIB, unggahan tersebut telah mendapat disukai sebanyak 5172 kali. Postingan itu juga mendapatkan respons komentar dari 50 pemilik akun.

    Sri Mulyani mengatakan dengan dikeluarkannya tiga paket undang-undang terkait keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004, tatanan dalam pengelolaan sistem keuangan negara untuk mewujudkan good governance pun berubah.

    Menurut bendahara negara ini, keberhasilan program reformasi birokrasi dan transparansi kebijakan yang dijalankan Kementerian Keuangan diwujudkan dengan meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

    Opini WTP diberikan setelah perjalanan panjang proses reformasi selama 12 tahun dan diberikan pertama kali pada tahun 2016. Pengembangan kebijakan akuntansi dan standar laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari reformasi keuangan negara.

    Sri Mulyani menceritakan perubahan yang dilakukan antara lain dengan membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP menyusun kebijakan cash basis menjadi akrual dalam laporan keuangan, penyusunan laporan perubahan arus kas dan neraca pemerintah.

    "Kunci kesuksesan dari reformasi birokrasi adalah komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, dukungan dari seluruh stakeholder dan yang ketiga adalah dukungan dari asosiasi profesi yang membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam mengelola keuangan negara," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

    Baca: Sri Mulyani: Jalur Sutra Baru Cina Bantu Koneksivitas Indonesia

    Menurut Sri Mulyani, tranparansi dan keterbukaan informasi memegang peranan kunci dalam mengelola keuangan negara. Dengan begitu, seluruh pihak terkait dapat mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    21 November, Hari Pohon untuk Menghormati Julius Sterling Morton

    Para aktivis lingkungan dunia memperingati Hari Pohon setiap tanggal 21 November, peringatan yang dilakukan untuk menghormati Julius Sterling Morton.