Jokowi Disarankan Tak Buy Back Saham Indosat Saat Ini karena ...

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018. (Dok. TKN Jokowi-Ma'ruf)

    Calon presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, di Surabaya, Ahad, 28 Oktober 2018. (Dok. TKN Jokowi-Ma'ruf)

    TEMPO.CO, Depok -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan tidak perlu melakukan buy back saham atau membeli kembali Indosat. Guru Besar Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memiliki saham Indosat walaupun itu janji pemerintahan Jokowi sebelumnya. 

    Baca: Jokowi Akan Buyback Saham Indosat

    “Stop pembicaraan soal itu, karena itu merugikan kita,” ujar Rhenald seusai acara bedah buku Dibalik Reformasi 1998 karya Laksamana Sukardi di Kampus UI, Depok, Selasa, 6 November 2018. 
    Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dalam buku yang ditulisnya juga membeberkan alasan penjualan Indosat pada era Presiden Megawati.

    Menurut Rhenald, Jokowi tidak perlu membeli kembali Indosat karena sebelumnya ada syarat waktu itu bahwa ekonomi minimal sudah tumbuh 7 persen. Syarat berikutnya harga yang ditawarkan oleh pemilik saham masuk kategori wajar. “Kalau kita desak-desak, pasti harga akan mahal.”

    Ditambah lagi, Rhenald menjelaskan, kondisi Indosat saat ini sudah cukup lama tidak membagi dividen dan bisnisnya tidak menguntungkan. Saat ini tenaga ahli dengan soft skill mumpuni sudah tidak ada di Indosat. “Dulu indosat itu pabrik eksekutif, sekarang sudah tidak terdengar lagi.”

    Rhenald menuturkan perusahaan telekomunikasi bukan lagi bisnis yang menguntungkan secara ekonomi. Apalagi Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang negara memiliki dua BUMN di bidang telekomunikasi. 

    “Negara hanya boleh memiliki satu BUMN di bidang telekomunikasi. Untuk menjamin persaingan antar pelaku usaha. Harus berhadapan dengan undang-undang,” kata Rhenald.

    Selama masa reformasi, kata Rhenald, Indonesia telah berkomitmen kepada persaingan usaha yang sehat. Jangan lagi persaingan usaha itu ditawar-tawar lagi. “Nanti kembali lagi kita ke oligopoli dan monopoli. Ekonomi jadi tidak sehat."

    Belakangan ini sejumlah kalangan mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye pada 2014 silam soal rencana buy back saham Indosat, sehingga Indonesia akan kembali memiliki perusahaan tersebut beserta satelit-satelit yang berguna untuk pertahanan nasional. "Ke depan kita buyback Indonesia sehingga menjadi milik kita lagi. Maka itu, ekonomi kita harus tumbuh 7 persen," katanya saat menjawab pertanyaan Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan Megawati yang menjual Indosat dalam debat capres di Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membela Megawati Soekarnoputri yang saat pemerintahannya menjual Indonesia. Jokowi menilai saat itu ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun 1998. Indonesia ketika itu, kata Jokowi, masih membutuhkan banyak anggaran.

    Baca: Kisah Jokowi Saat Menjajal Kereta MRT: Suaranya Tak Bising

    "Saat itu kondisi ekonomi masih belum baik. Jangan bicara saat posisi normal, waktu itu APBN masih berat. Kondisi krisis dan normal itu beda. Tidak bisa disamakan kondisi pada 1998, 2003, dan 2014," kata Jokowi saat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.