Asosiasi Sebut Pinjaman Online Ilegal yang Diadukan ke LBH

Bank bjb melakukan pemutakhiran teknologi terkait meningkatnya start up di bidang financial technologi (fintech). (dok. Bank bjb)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Sunu Widyatmoko menyatakan bahwa belum laporan yang diterima bahwa anggotanya, perusahan pinjaman online terlibat praktik penagihan yang melanggar hukum hak asasi manusia peminjam.

Baca: Garap Fintech, LINE Bakal Akuisisi 20 Persen Saham Bank KEB Hana

"Kami belum menerima komplain dari masyarakat mengenai anggota kami. Sampai saat ini tidak ada anggota yang teregistrasi di asosiasi melanggar," kata Sunu saat mengelar konferensi pers di Gedung 88 Office, Jakarta Selatan, Selasa, 6 November 2018.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi para peminjam uang dari aplikasi financial technology (fintech) peer to peer lending atau pinjaman online. LBH mencoba menginventarisir dan menyelesaikan mengenai praktik penagihan yang diduga sudah melanggar hukum dan hak asasi manusia dari fintech pendanaan tersebut.

Melansir akun instagram LBH Jakarta, lembaga ini telah menerima laporan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM dari fintech nakal tersebut sejak Mei 2018. Adapun beberapa hal yang dilaporkan berupa bunga yang tinggi, penggambilan data pribadi hingga cara penagihan yang dinilai melanggar.

Sunu melanjutkan, memang harus diakui bahwa banyak fintech pinjaman online yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Akibatnya, fintech tersebut tidak teregistrasi tak bisa tergabung dalam asosiasi.

Saat ini, kata Sunu, fintech jenis pendanaan yang terdaftar dan menjadi anggota AFPI berjumlah 73 buah. Semua fintech yang menjadi anggota dalam asosiasi AFPI tersebut adalah fintech yang telah berizin dan teregistrasi oleh OJK.

Karena itu, Sunu menduga bahwa banyaknya pinjaman online yang dilaporkan kepada LBH Jakarta tersebut adalah ilegal dan tidak terdaftar di OJK. "Yang melakukan penindakan penagihan dilakukan tidak sesuai kepantasan, mereka illegal, tidak terdaftar di OJK," kata Sunu.

Karena itu, Sunu menyesalkan kembali adanya fintech nakal yang diduga melanggar hukum dan melanggar hak asasi tersebut. Ia menilai asosiasi dan industri fintech bisa dirugikan dengan maraknya praktik fintech nakal yang diduga ilegal tersebut.

CEO Dompet Kilat ini juga menilai jika hal ini dibiarkan tentu akan merusak industri pinjaman online yang saat ini masih dalam tahap rintisan.  "Jangan sampai merusak industri. Kami perlu menjaga marwag karena kami ingun berpartisipasi dalam industri keuangan yang sehat," kata Sunu.






OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

4 jam lalu

OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

OJK akan menelusuri aset para pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana atau Wanaartha Life. Termasuk harta pribadinya.


Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

6 jam lalu

Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

OJK mencatat ada 28 ribu pemegang polis asuransi Wanaartha Life. Tetapi karena ada yang terdaftar berkelompok, jadi total sekitar 100 ribu peserta.


Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

8 jam lalu

Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

OJK kemarin resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Apa yang selanjutnya akan dilakukan otoritas?


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

10 jam lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

18 jam lalu

Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life alias WAL pada Senin, 5 Desember 2022.


OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

1 hari lalu

OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen ihwal perkara perusahaan asurani Wanaartha Life.


Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

1 hari lalu

Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

OJK menyinggung perusahaan asuransi Bumiputera pasca mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha


Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

1 hari lalu

Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

Perusahaan jasa asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa lagi.


OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

1 hari lalu

OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life, Senin, 5 Desember 2022.


Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

1 hari lalu

Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

Gaikindo menyatakan masyarakat Indonesia berminat pada mobil listrik dengan harga di bawah Rp 300 juta. Gaikindo mendukung insentif dari OJK.