Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Utang dan Defisit Bisa Jadi Pencabut Nyawa Ekonomi RI

image-gnews
Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan
Pegawai bank menghitung uang dolar Amerika Serikat pecahan 100 dolar dan uang rupiah pecahan Rp 100 ribu di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Nilai tukar rupiah, yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, 20 Agustus 2018, bergerak melemah 20 poin ke level Rp 14.592 dibanding sebelumnya Rp 14.572 per dolar Amerika. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Didik J Rachbini, menilai setidaknya ada dua permasalahan ekonomi utama yang harus diselesaikan pemerintah. Kedua masalah itu adalah defisit neraca transaksi berjalan atau CAD dan utang. "Kalau tidak hati-hati, bisa jadi malaikat pencabut nyawa pada ekonomi kita," katanya, di Gedung Hotel Pullman, Selasa, 6 November 2018.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat

Masalah defisit neraca itu, menurut Didik yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang pada akhirnya mendorong nilai tukar rupiah terus melemah. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak menganggap sepele pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Didik menilai, pemerintah harus melakukan evaluasi dengan angka nilai tukar rupiah di 5 tahun yang lalu. "Pemerintah jika ingin memberikan solusi, jangan melihat spot pendek saja. Namun, lihat 5 tahun sebelumnya, bahwa nilai tukar tidak pernah turun. Bahkan, 6 tahun sebelumnya dari Rp 8.700 hingga sekarang menjadi Rp 15.000 per dolar AS," ucapnya.

Masalah defisit neraca itu, kata Didik, telah terjadi semenjak krisis ekonomi pada 1998. Ada 5 negara yang terdampak paling besar pada 1998 seperti, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Korea. "Namun, pada 2 tahun belakangan ini, krisis nilai tukar hampir seluruhnya sudah positif. Tetapi, hanya tinggal kita yang menderita berat dengan CAD," katanya.

Didik menambahkan hal ini terjadi disebabkan tidak adanya kebijakan nyata yang signifikan oleh pemerintah. Ia mengkritik yang disebut-sebut Presiden Jokowi berupa keberhasilan pembangunan infrastruktur. "Infrastuktur bukan kebijakan ekonomi. Itu hanya membangun salah satu dari program-program dari ekonomi," tuturnya.

Masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan, menurut Didik, adalah total utang pemerintah hingga September 2018 mencapai Rp 4.416,37 triliun. Angka itu naik Rp 53,18 triliun dari posisi Agustus 2018 sebesar Rp 4.363,19 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan bahwa utang pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebesar Rp 1.329,9 triliun dalam tiga tahun belakangan ini yakni sepanjang pada 2015-2017 digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

Tambahan utang Rp 1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut, kata Sri Mulyani, memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun begitu, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

AQIB SOFWANDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rupiah Hari Ini Diprediksi Fluktuatif dan Ditutup Melemah

1 hari lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Hari Ini Diprediksi Fluktuatif dan Ditutup Melemah

Pada perdagangan Selasa, 26 Maret 2024, rupiah ditutup menguat 7 poin menjadi Rp 15.793 per dolar AS.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

Japan Credit Rating Agency, Ltd. kembali mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+. Apa artinya?


Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

Menteri Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Bos Waskita Karya Beberkan Utang Perseroan Tembus Rp 41,2 Triliun: Butuh 17 Tahun untuk Lunas

8 hari lalu

Muhammad Hanagroho. waskita.co.id
Bos Waskita Karya Beberkan Utang Perseroan Tembus Rp 41,2 Triliun: Butuh 17 Tahun untuk Lunas

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanagroho membeberkan utang perusahaan hingga akhir Desember 2023 yang mencapai Rp 41,2 triliun.