Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinas Kelautan Cianjur Jawab Kekecewaan Susi Pudjiastuti

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali pada Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Foto/Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali pada Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Foto/Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP
Iklan

TEMPO.CO, Cianjur - Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur Parwinia menanggapi kekecewaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menganggap Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kurang memperhatikan nasib ribuan nelayan di pantai selatan Cianjur. Pariwinia menjelaskan bahwa selama ini Dinas Kelautan Cianjur banyak mendapatkan bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

Baca juga: Disebut Jokowi Galak, Susi Pudjiastuti: Hati-hati, Tenggelamkan!

Menurut Parwinia, setiap tahun Dinas Kelautan selalu mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hasilnya turun bantuan. Terakhir yang sedang diajukan adalah pembangunan Pelabuhan di Pantai Jayanti.

"Sejak 2015 kita mengajukan pembangunan pelabuhan untuk nelayan di Pantai Jayanti, Cidaun, Kabupaten Cianjur. Tahun 2016 sudah dimulai realisasi pembangunan break water (pemecah ombak)," ujar Parwinia di Cianjur, Selasa 6 November 2018.

Namun, Parwinia mengakui bahwa untuk pembangunan sarana Pusat Pelelangan Ikan di Cidaun, pihaknya terbentur aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena kepemilikannya sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kita tidak bisa membangun atau mengembangkan sarana di PPI Cidaun karena sesuai undang-undang asetnya sudah diserahkan ke provinsi," kata Parwinia.

Selain itu, kata Parwinia, Dinas Kelautan sudah mendapatkan bantuan berupa perahu dan asuransi nelayan. Setiap tahun, nelayan Cianjur mendapatkan kuota 250 orang untuk mendapatkan asuransi yang disubsidi pemerintah pusat.

"Asuransi itu untuk melindungi para nelayan. Sejak 2016 ada 5 nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut yang mendapatkan klaim asuransi hingga Rp 160 juta per orang" kata Parwinia.

Sementara masalah landasan pesawat milik Susi Pujiastuti yang berlokasi di Cidaun, Parwinia mengaku tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu kewenangannya ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Kita tak memiliki kewenangan," tutur Parwinia.

Saat dihubungi, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cianjur, Luthfi Zakaria, tak merespons saat dihubungi melalui sambungan telepon. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Parwinia.

Ahad lalu Susi Pudjiastuti mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkab Cianjur, Jawa Barat karena kurang memperhatikan nasib ribuan nelayan di pantai selatan Cianjur. Pernyataan Susi diungkapkan melalui sambungan telepon di hadapan wartawan yang tengah menerima kunjungan Maruar Sirait, caleg DPR RI dari Partai PDIP di Kantor PWI Cianjur.

Susi mengatakan, hingga saat ini tidak ada upaya Pemkab Cianjur untuk "menjemput bola" ke Pusat khususnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait bantuan untuk nelayan. Bahkan Susi membantah akan memberikan bantuan untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Cidaun, karena selama ini tidak ada permintaan baik dari dinas terkait maupun nelayan.

"Saya prihatin dengan Pemkab Cianjur, yang tidak memperhatikan nasib nelayan di pantai selatan Cianjur. Saya belum pernah mendapat laporan adanya permintaan bantuan untuk pembangunan pelabuhan," katanya.

Ia menjelaskan, permintaan tersebut harus mendasar dari dinas atas permintaan nelayan dan tidak atas nama pribadi. Bahkan selama ini, tidak pernah ada dinas terkait yang datang ke kementerian.

"Saya menunggu pengajuan dari berbagai wilayah termasuk Cianjur, namun selama ini saya bertanya di Cianjur ada tidak dinas kelautan," kata Susi Pudjiastuti.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

18 jam lalu

Ilustrasi Sabu. TEMPO/Amston Probel
Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

Bareskrim Polri menangkap lima tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menyeludupkan 19 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh Timur.


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

6 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

10 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

18 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

23 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

23 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

23 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

28 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

30 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

30 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.