Dinas Kelautan Cianjur Jawab Kekecewaan Susi Pudjiastuti

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali pada Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Foto/Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali pada Rabu, 10 Oktober 2018. Dalam kegiatan tersebut Menteri Susi melakukan dialog dengan nelayan sekitar dan menyaksikan langsung proses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Foto/Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP

    TEMPO.CO, Cianjur - Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur Parwinia menanggapi kekecewaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menganggap Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kurang memperhatikan nasib ribuan nelayan di pantai selatan Cianjur. Pariwinia menjelaskan bahwa selama ini Dinas Kelautan Cianjur banyak mendapatkan bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

    Baca juga: Disebut Jokowi Galak, Susi Pudjiastuti: Hati-hati, Tenggelamkan!

    Menurut Parwinia, setiap tahun Dinas Kelautan selalu mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hasilnya turun bantuan. Terakhir yang sedang diajukan adalah pembangunan Pelabuhan di Pantai Jayanti.

    "Sejak 2015 kita mengajukan pembangunan pelabuhan untuk nelayan di Pantai Jayanti, Cidaun, Kabupaten Cianjur. Tahun 2016 sudah dimulai realisasi pembangunan break water (pemecah ombak)," ujar Parwinia di Cianjur, Selasa 6 November 2018.

    Namun, Parwinia mengakui bahwa untuk pembangunan sarana Pusat Pelelangan Ikan di Cidaun, pihaknya terbentur aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah karena kepemilikannya sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Kita tidak bisa membangun atau mengembangkan sarana di PPI Cidaun karena sesuai undang-undang asetnya sudah diserahkan ke provinsi," kata Parwinia.

    Selain itu, kata Parwinia, Dinas Kelautan sudah mendapatkan bantuan berupa perahu dan asuransi nelayan. Setiap tahun, nelayan Cianjur mendapatkan kuota 250 orang untuk mendapatkan asuransi yang disubsidi pemerintah pusat.

    "Asuransi itu untuk melindungi para nelayan. Sejak 2016 ada 5 nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut yang mendapatkan klaim asuransi hingga Rp 160 juta per orang" kata Parwinia.

    Sementara masalah landasan pesawat milik Susi Pujiastuti yang berlokasi di Cidaun, Parwinia mengaku tidak memiliki kewenangan apa-apa.

    "Itu kewenangannya ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur. Kita tak memiliki kewenangan," tutur Parwinia.

    Saat dihubungi, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cianjur, Luthfi Zakaria, tak merespons saat dihubungi melalui sambungan telepon. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Parwinia.

    Ahad lalu Susi Pudjiastuti mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkab Cianjur, Jawa Barat karena kurang memperhatikan nasib ribuan nelayan di pantai selatan Cianjur. Pernyataan Susi diungkapkan melalui sambungan telepon di hadapan wartawan yang tengah menerima kunjungan Maruar Sirait, caleg DPR RI dari Partai PDIP di Kantor PWI Cianjur.

    Susi mengatakan, hingga saat ini tidak ada upaya Pemkab Cianjur untuk "menjemput bola" ke Pusat khususnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait bantuan untuk nelayan. Bahkan Susi membantah akan memberikan bantuan untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Cidaun, karena selama ini tidak ada permintaan baik dari dinas terkait maupun nelayan.

    "Saya prihatin dengan Pemkab Cianjur, yang tidak memperhatikan nasib nelayan di pantai selatan Cianjur. Saya belum pernah mendapat laporan adanya permintaan bantuan untuk pembangunan pelabuhan," katanya.

    Ia menjelaskan, permintaan tersebut harus mendasar dari dinas atas permintaan nelayan dan tidak atas nama pribadi. Bahkan selama ini, tidak pernah ada dinas terkait yang datang ke kementerian.

    "Saya menunggu pengajuan dari berbagai wilayah termasuk Cianjur, namun selama ini saya bertanya di Cianjur ada tidak dinas kelautan," kata Susi Pudjiastuti.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.