Rabu, 21 November 2018

Indonesia dan Australia Kerjasama Pertukaran Informasi Kebijakan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait pelanggaran kampanye di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait pelanggaran kampanye di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menjalin kembali kerjasama di bidang ekonomi melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA). Kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP pada tanggal Senin, 5 November 2018 di Canberra, Australia.

    Simak: Lion Air Jatuh, Australia Imbau Pejabat Tidak Gunakan Lion Air

    Sri Mulyani mengatakan sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerjasama yang baik antar negara. "Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan," kata Sri Mulyani seperti dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Tempo, Senin, 5 November 2018.

    Beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama lewat Program PROSPERA dilakukan melalui kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan. Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui PROSPERA.

    Melalui PROSPERA, sejumlah staf senior Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan.

    Kerja sama ini memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2013. Dalam hal ini, Australian Treasurer dan Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD).

    Setiap tahun, Treasury dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.

    Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. BPEP melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi yang telah dibentuk tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Australia serta lembaga penelitian dan fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komposisi Utang Merpati Nusantara Airlines

    Asa bisnis Merpati Nusantara Airlines mengembang menyusul putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.