TEMPO.CO, Jakarta - Penguatan rupiah diperkirakan terbatas hingga akhir November 2018. Penguatan diprediksi ditopang langkah prefunding pemerintah melalui penerbitan global bond atau surat utang global.
Baca: Tim Prabowo - Sandiaga: Kebijakan Jokowi Gagal Jaga Rupiah
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian mengatakan, penguatan rupiah kali ini dipengaruhi faktor eksternal dan internal.
"Saya melihatnya sentimen yang terjadi adalah Amerika tidak se-hawkish yang diekspektasikan, sementara Indonesia mungkin tidak seburuk yang diekspektasikan sebelumnya," papar Fakhrul, Jumat 2 November 2018.
Dari analisisnya, dia melihat rupiah akan menguat sepanjang November. Ini juga ditopang oleh penerbitan surat utang global pemerintah sebagai langkah prefunding.
Pasalnya, penerbitan surat utang global ini akan menambah likuditas dan menopang nilai aset. "Sampai prefunding selesai kita bullish, kemudian cautiousness balik lagi setelah tahun baru," ujarnya.
Fakhrul menegaskan hal yang menjadi penentu ke depannya adalah perbaikan defisit transaksi berjalan. Jika ada perbaikan, dia yakin pasar keuangan dalam negeri akan kembali menguat dan stabilitas nilai tukar dapat terjaga.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah mengungkapkan, bank sentral ptimistis pasar DNDF ini akan terus berkembang karena akan menambah instrumen lindung nilai terhadap risiko fluktuasi kurs dengan biaya yang efisien tanpa penyerahan dalam mata uang dolar, tapi berupa selisih antara kurs DNDF dengan JISDOR, yang dibayarkan dalam rupiah.
Nanang memaparkan transaksi DNDF kian aktif. Dari data BI, pada hari perdana volume transaksi DNDF mencapai US$ 60 juta, dan pada hari kedua mencapai US$ 90 juta.
Selain pasar valas antar bank yang cukup aktif, dia mengakui penguatan rupiah juga dipicu oleh berlanjutnya arus modal asing yang masuk ke pasar sekunder obligasi negara yang pada Jumat (2/11) mencapai Rp 3,1 triliun.
Arus modal portofolio asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia sejak awal September 2018 sampai akhir Oktober 2018 mencapai Rp 21,1 triliun.
"Ini terutama ditopang oleh sudah tingginya imbal hasil [yield] obligasi negara tenor 10 tahun yang sempat menyentuh 8,7%. Bila dikurangi tingkat inflasi yang mencapai 3,1% maka secara real, imbal hasil obligasi negara mencapai 5,6%, merupakan level tertinggi dalam skala negara emerging market setelah Brazil," papar Nanang.
Selain tingkat inflasi domestik yang rendah, dia melihat optimisme pelaku pasar terhadap rencana negosiasi antara President Trump dengan President Xi Jinping untuk menyelesaikan sengketa dagang pada pertemuan G20 di Argentina bulan ini, turut menjadi katalis yang mendorong kembalinya arus modal portfolio ke Indonesia.
Simak berita tentang rupiah hanya di Tempo.co
