Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutannya pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dua kali menjabat Menteri Keuangan RI di masa presiden SBY dan Jokowi. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin
Iklan
Dia berharap perluasan dan penambahan durasi libur bayar pajak bisa segera terealisasikan. Menurut catatannya sejak diluncurkan April lalu, peminat tax holiday masih minim tak lebih dari 10 perusahaan. “Kriterianya masih terlalu sempit, hanya 3 persen dari semua subsektor dalam ekonomi,” ujarnya.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan berbagai perluasan dan inovasi insentif yang mendukung investasi memang diperlukan. Tapi dia berharap pemerintah tak melupakan persoalan mendasar investasi seperti kemudahan perizinan. “Perizinan pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras, pembangunan kawasan industri juga masih terkendala belum optimalnya pemerataan infrastruktur untuk memangkas ongkos logistik yang mahal,” katanya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini
42 hari lalu
Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini
Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.
Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini
52 hari lalu
Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini
Menteri Airlangga yakin penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid, bisa mencapai target 200.000 unit per tahun.
Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu
59 hari lalu
Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.
KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi
29 Januari 2024
KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi
KPK dikabarkan akan menyerahkan penyelidikan OTT di Sidoarjo ke polisi. Diduga untuk menutupi keterlibatan pejabat tertinggi
Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo
29 Januari 2024
Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo
KPK melakukan OTT di Sidoarjo dalam perkara pemotongan pembayaran insentif pajak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat
Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos
29 Januari 2024
Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin, tapi hingga Ahad tak kunjung mengumumkan tersangka
OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel
26 Januari 2024
OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel
KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
26 Januari 2024
KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur
Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri
25 Januari 2024
Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri
Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif
Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?
23 Januari 2024
Pemerintah Beri Insentif Pajak Hiburan, Bagaimana Perhitungannya?
Pemberian insentif ini menjadi hasil dari permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai pajak hiburan dalam UU HKPD.