Kepala BKPM Thomas Lembong: Kita Kurang Menyerang

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan antisipasi pemerintah menghadapi ancaman perang dagang AS, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan antisipasi pemerintah menghadapi ancaman perang dagang AS, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai upaya Indonesia untuk menggenjot perekonomian melalui kegiatan ekspor masih sangat kurang. Indonesia sebagai negara terbesar ke-16 di dunia, kata dia, masih lebih banyak berkutat pada pasar domestik yang memang cukup besar secara permintaan.

    "Kita kurang nyerang (menyerang)," kata Thomas dalam acara penandatangan kerja sama antara BKPM dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kantor LPEI, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 29 Oktober 2018.

    Thomas menyebut kondisi ini sebagai comfort zone alias zona nyaman yang memang biasa terjadi di negara besar. Padahal, pertumbuhan konsumsi seringkali stagnan sehingga tak jarang, malah negara kecil yang cukup maju lantaran banyaknya tekanan dari negara besar. "Jadi Indonesia harus mulai menyerang keluar, bukan hanya sibuk kedalam," ujarnya.

    Sementara di sisi lain, kata Thomas, Presiden Joko Widodo juga meminta agar Indonesia tak hanya mempromosikan investasi agar bisa masuk ke Indonesia, tapi juga harus masuk ke negara lain. Bagi presiden, kata dia, Indonesia harus semakin naik kelas dengan berinvestasi di negara lain. "Jadi bukan cuma mau keliling minta-minta, tapi juga berikan bantuan ke negara yang nasibnya lebih memprihatinkan dari Indonesia," ujarnya.

    Untuk itu, hari ini BKPM dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) resmi menyepakati nota kesepahaman untuk mendorong investasi dan ekspor nasional. Ada 10 poin kesepakatan yang dilakukan kedua lembaga. Di antaranya yaitu seperti sinergi dalam Joint Research dan penyusunan “Overseas Investment Guidelines”, hingga kerja sama dalam penyusunan dan pengadaan informasi terkait sumber potensi kerja sama bagi investor dalam mencari mitra kerja sama di dalam negeri (matchmaking).

    Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo mengatakan bahwa lewat kerja sama ini, LPEI membiayai membantu bridging finance untuk dua kategori. Pertama, para investor atau eksportir Indonesia yang akan mengekspor produknya ke luar negeri, lalu kedua, eksportir atau investor Indonesia yang ingin berinvestasi di luar negeri.

    Wisnu mengatakan, kelanjutan dari perjanjian ini bukanlah berbentuk imbal dagang karena sama sekali tidak ada pertukaran komoditas apapun. "Jadi kalau investor indonesia mau investasi di Afrika Selatan ya investasi saja, tidak ada keharusan Afrika minta sesuatu dari Indonesia, nah BKPM akan kita bantu fasilitasi investor ini," ujarnya.

    Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sinthya Roesly mengatakan ini menjadi dasar yang pentinggi Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor non-tradisional, seperti Afrika dan Asia Selatan. LPEI, kata dia, akan mendukung dari sisi pembiayaan maupun jaminan bagi eksportir. Tapi Ia juga berharap

    Potensi dari pasar ekspor non-tradisional ini, kata Sinthya, cukup prospektif. Afrika misalnya, saat ini memiliki kurang lebih 1,3 miliar penduduk, populasi cukup besar, dimana 600 juta merupakan masyarakat kelas menengah.

    Selain itu, pertumbuhan rata-rata negara Afrika juga sekitar 6 persen, melebihi Indonesia yang hanya 5,2 persen. "Berbagai negara dunia juga sudah menyasar Afrika," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.