Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenko Sebutkan Industri Prioritas Penerima Kredit Usaha Rakyat

image-gnews
Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti
Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pemerintah ingin mendorong kemandirian perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menjelaskan sejak Januari 2018 suku bunga KUR telah diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. “Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 27 Oktober 2018. 

Baca: Triwulan III 2018, BRI Salurkan KUR Rp 69 T ke 3,4 Juta Debitur

Untuk sektor kehutanan, kata dia, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial sebagai bagian dari reforma agraria. Aset tersebut nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan yang sudah terlaksana saat ini yaitu melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance), serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya ekonomi. Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur non-fisik seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem yang memudahkan masyarakat dalam malakukan proses perizinan berusaha, yakni dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Sebelumnya, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK fundamental ekonomi Indonesia relative stabil dan kuat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pada semester I 2018 ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yang hanya sebesar 5,01 persen.

Selain itu, inflasi juga juga dapat dikendalikan dibawah 4 persen selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit, yaitu sebesar 9,82 persen di bulan Maret 2018.

Rasio gini dan tingkat pengangguran di tahun 2018 juga menurun masing-masing kini berada di angka 0,389 persen dan 5,13 persen. “Momentum ini harus kita kuatkan lagi dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.”

Simak terus berita tentang Kredit Usaha Rakyat di Tempo.co

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

1 hari lalu

Pupuk Urea Kujang. TEMPO/Subekti
Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.


Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

3 hari lalu

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

Strategi yang dilakukan ada di peningkatan pelayanan, mempertahankan kualitas produk, dan juga melakukan inovasi


Jadi Nasabah KUR BRI Sejak Tahun 2000, Sate Klathak Pak Pong Ramai Diminati

3 hari lalu

Jadi Nasabah KUR BRI Sejak Tahun 2000, Sate Klathak Pak Pong Ramai Diminati

Di akhir pekan dan di hari libur panjang dapat menyembelih 40-50 ekor kambing sehari dengan omzet sekitar Rp35-50 juta per bulan.


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

6 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

12 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

16 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

22 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

25 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

27 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

28 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.