Kemenko Sebutkan Industri Prioritas Penerima Kredit Usaha Rakyat

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti

    Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pemerintah ingin mendorong kemandirian perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Ia menjelaskan sejak Januari 2018 suku bunga KUR telah diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. “Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 27 Oktober 2018. 

    Baca: Triwulan III 2018, BRI Salurkan KUR Rp 69 T ke 3,4 Juta Debitur

    Untuk sektor kehutanan, kata dia, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial sebagai bagian dari reforma agraria. Aset tersebut nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

    Ia mencontohkan yang sudah terlaksana saat ini yaitu melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance), serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

    Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya ekonomi. Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur non-fisik seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem yang memudahkan masyarakat dalam malakukan proses perizinan berusaha, yakni dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Sebelumnya, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK fundamental ekonomi Indonesia relative stabil dan kuat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan pada semester I 2018 ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yang hanya sebesar 5,01 persen.

    Selain itu, inflasi juga juga dapat dikendalikan dibawah 4 persen selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit, yaitu sebesar 9,82 persen di bulan Maret 2018.

    Rasio gini dan tingkat pengangguran di tahun 2018 juga menurun masing-masing kini berada di angka 0,389 persen dan 5,13 persen. “Momentum ini harus kita kuatkan lagi dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.”

    Simak terus berita tentang Kredit Usaha Rakyat di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.