Istana Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Bisa Lebih dari 5 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 25 Oktober 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 25 Oktober 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyebut salah satu capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir adalah stabilnya pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun terakhir di level 5 persen.

    Simak: BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tak Sekuat Perkiraan

    "Belum bisa lebih tinggi karena ekonomi internasional yang situasinya menurun," ujar Erani di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

    Sebagai contohnya, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Cina yang terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Pada 2005-2009 negeri tirai bambu mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 11,95 persen, namun mengalami penurunan ke rata-rata 8,25 persen pada 2010-2014. Adapun pada 2015 hingga semester I 2018, pertumbuhan ekonomi Cina rata-rata 6,8 persen.

    "Cina adalah salah satu contoh yang mewakili arus ekonomi internasional, bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan," ujar Erani.

    Dari data itu, kata Erani, bisa tampak pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil ketimbang negara lain. "Pada 2005-2009 pertumbuhan selisih pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Cina sekitar 5 persen, sekarang sekitar 1,5-1,6 persenan saja, sudah terpangkas."

    Selain soal pertumbuhan ekonomi, Erani mengatakan Indonesia kini mengalami era baru di mana inflasi bisa ditekan di bawah 4 persen. Menurut dia, tidaklah mudah bagi negara seperti Indonesia bisa mengelola inflasi di bawah 4 persen layaknya negara-negara maju.

    "Karena infrastruktur kita yang belum seperti negara maju dan luas negara kita yang besar," ujar Erani. Di tengah manajemen pasokan pangan yang belum bisa diatasi, kata dia, angka inflasi menjadi modal penting, di samping pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    "Soal keadilan ekonomi, pada akhirnya keberhasilan pemerintah tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tapi juga memastikan warga negara Indonesia, terutama yang menengah ke bawah, bisa mendapatkan kue pertumbuhan ekonomi," kata Erani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.