TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suhariyanto mengatakan bahwa metode penghitungan produksi padi atau beras belum pernah diperbaiki sejak 1997. Akibatnya, kata dia, banyak pihak menduga bahwa data penghitungan produksi sudah lagi tak tepat.
BACA: Beda Jauh Data Produksi Beras dari BPS dengan Kementan, Kok Bisa?
"Itu kesalahan banyak pihak termasuk BPS beri kontribusi. Tapi mari lupakan masa lalu, bagaimana ke depan, sehingga kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran," kata Suhariyanto saat mengelar konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.
Hari ini BPS telah mengumumkan data baru mengenai Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2018. Data ini merupakan data baru hasil kerjasama antara BPS bersama dengan lembaga lain seperti BPPT, LAPAN dan BIG.
BACA: JK: Bukan Hanya Mentan, Saya Juga Salah Soal Data Beras!
Data ini dikeluarkan dengan menggunakan perbaikan metodologi perhitungan data produksi beras melalui metode kerangka sampel area. Penyusunan data ini dilakukan melalui pencitraan satelit termutahir.
Suhariyanto mengatakan proses verifikasi data telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi. Dari verifikasi itu sebanyak 87 persen luas lahan baku sawah di Indonesia telah berhasil dipetakan. Sedangkan luas bahan baku sisanya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Hasilnya, luas baku lahan sawah yang berhasil diverifikasi sejauh ini mencapai 7,1 juta hektare dari semula 7,5 juta hektare.
Dalam rilisnya, BPS mencatat luas panen tahun 2018 diperkirakan mencapai 10,9 juta hektare. Adapun, berdasarkan perhitungan luas panen diperkirakan produksi gabah kering giling atau GKG mencapai 49,65 juta ton sampai September 2018.
Sedangkan, potensi produksi sampai Desember 2018 diperkirakan sebesar 56,54 juta ton gabah atau setara dengan 32,42 juta ton beras. Karena itu, dengan angka konsumsi beras memcapai 29,57 juta ton per tahun, maka diketahui surplus beras diperkirakan mencapai 2,85 juta ton.
"Namun perlu dicatat, angka surplus beras itu bukan angka yang hanya diserap oleh pemerintah saja tetapi ini semua tersebar," kata Suhariyanto.
