4 Tahun Jokowi, Menteri Klaim Pengelolaan Dana Desa Terus Membaik

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2018. (dok. Kemendes PDTT)

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada Sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2018. (dok. Kemendes PDTT)

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pemaparan kinerja kabinet kerja di peringatan empat tahun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, memperkirakan bahwa penyerapan program dana desa hingga akhir tahun yang telah dialokasikan dapat mencapai hingga 99 persen. "Insya Allah pada tahun ini, penyerapannya bisa di atas 99 persen," kata Eko Putro Sandjojo di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

    Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

    Menteri Eko memaparkan bahwa pada tahun awal peluncurannya, yaitu pada tahun anggaran 2015, jumlah penyerapannya hanya sekitar 82 persen. Namun pada beberapa tahun berikutnya, penyerapannya bisa naik hingga 97 dan 98 persen.

    Ia menjelaskan model penyaluran anggaran sebelumnya kurang tepat karena penyaluran biasanya dari pusat hanya sampai ke tingkat kabupaten. "Selama empat tahun ini telah dialokasikan hingga sekitar Rp 180 triliun," kata Eko.

    Menteri Eko menuturkan, selama empat tahun ini, dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur desa untuk pembangunan desa dalam skala yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dari catatannya, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72 persen, tahun 2016 dengan dana desa Rp 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65 persen, serta pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapan 98,54 persen.

    Dana desa tersebut telah digunakan antara lain untuk membangun jalan desa sepanjang 158.691 kilometer, jembatan 1.028.225 meter, tambatan perahu 4.711 unit, dan 14.770 unit kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes). Selain itu pasar desa 6.932 unit, penahan tanah 179.625 unit, air bersih 942.927 unit, serta saluran irigasi 39.351 unit.

    Selain itu, untuk menunjang kualitas hidup, dana desa digunakan untuk membangun posyandu sebanyak 18.477 unit, drainase 24.005.604 meter, fasilitas MCK 178.034 unit, gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) 48.694 unit, embung 3.026 unit, sumur 37.662 unit, dan Polindes 8.028 unit.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran dana desa yang dikucurkan ke desa-desa harus mampu mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. "Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

    Baca: Jokowi Minta Menterinya Serius: Negara Ini Sedang Butuh Dolar

    Presiden Jokowi mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa. Peruntukan yang dimaksud di antaranya seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Umumkkan 9 Partai yang Lolos ke Parlemen dalam Pemilu 2019

    Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif di pemilu 2019.