TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior sekaligus mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli hari ini menyampaikan laporan dugaan korupsi impor pangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa saja dua hal yang dilaporkan Rizal Ramli tersebut?
Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs
Rizal Ramli menjelaskan sedikitnya ada dua hal yang harus menjadi fokus KPK dalam permasalahan dugaan korupsi impor pangan adalah kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara. "Kami minta KPK tidak hanya fokus soal kerugian keuangan negara dalam arti sempit, tapi juga kerugian ekonomi negara dan itu memang di Pasal 2 UU Tipikor ada kategori bahwa bisa ditindak seandainya ekonomi negara dirugikan," ujar Rizal di KPK, Selasa, 23 Oktober 2018.
Tak hanya itu, kata Rizal, terdapat tiga penyebab mengapa Indonesia masih bermasalah dengan impor pangan. Pertama, tidak ada grand strategi dari pemerintah agar Indonesia jadi lumbung pangan Asia. "Kedua, kita terlalu fokus pada teknologi dan tidak punya kebijakan harga yang menguntungkan petani. Ketiga, oknum pejabatnya kecanduan impor," ucapnya.
Pengacara Rizal Ramli, Effendy, mengatakan pengaduan ini menjadi kabar baik untuk petani dan petambak garam. Sebab, hasil positif dari pelaporan tersebut akan dinikmati oleh petani dan petambak garam, salah satunya jika harga beras dan garam naik. "Sehingga satu-satunya cara kami mohon kepada KPK untuk mengusut adanya tipikor dalam impor pangan ini," ujarnya.
Soal impor pangan sebelumnya juga dikritik oleh kalangan internal pemerintah. Tercatat Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada pertengahan September lalu berkomentar pedas menolak impor beras. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional ini sempat bersilang pendapat di media terkait keputusan impor beras tahun 2018.
Sebelumnya Budi Waseso mengatakan stok beras cukup sampai Juli 2019 sehingga tak perlu lagi impor beras. Menanggapi hal itu, Enggar mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan bersama kuota impor tahun ini mencapai 2 juta ton tahun ini dan persoalan gudang tidak menjadi urusannya.
Budi Waseso balik menimpali pernyataan Enggar bahwa persoalan penyimpanan beras ini harus menjadi urusan bersama sebagai sesama lembaga pemerintah. Kalau pun tetap dilakukan impor tambahan hingga akhir tahun, ia meminta beras-beras itu disimpan saja di kantor Kementerian Perdagangan.
Walhasil akibat kejadian ini, istana sampai harus turun tangan dan meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak keduanya duduk bersama. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kisruh ini terjadi akibat masalah komunikasi antara keduanya. "Enggar boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," kata dia, Kamis, 20 September 2018.
Pelaporan Rizal Ramli ke KPK hari ini juga merupakan kelanjutan tudingannya bahwa ada permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintah. Apalagi, rencana impor digulirkan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri ini.
Baca: Rizal Ramli Mengaku Diminta Prabowo Beri Saran ke Pemerintah
Rizal Ramli bahkan menyebut praktik yang dilakukan para kartel itu seharusnya tergolong subversif. Pada akhir September lalu, ia menyarankan Jokowi harus membenahi sistem kartel untuk mendapatkan dukungan rakyat.
BISNIS
