Utang Pemerintah Jokowi Rp 1.329 T untuk Biayai Sektor Produktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebesar Rp 1.329,9 triliun dalam tiga tahun belakangan ini yakni sepanjang pada 2015-2017 digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat

"Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Tambahan utang Rp 1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut, kata Sri Mulyani, memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun begitu, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani. 

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja sepanjang tahun 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 456,1 triliun. 

Sementara belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp 983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp 1.167,1 triliun (2015-2017). Adapun belanja di sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp 146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp 249,8 triliun (2015-2017).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun dibandingkan Rp 429,1 triliun pada 2017. Dalam outlook 2018, penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp 441,8 triliun (2017) menjadi Rp 388 triliun.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

Sebelumnya ekonom senior yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai terlalu gampang berutang. "Ini mah lucu banget  wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang nambah Rp 1,47 T per hari, resiko makroekonomi naik 2 tahun terakhir, Ruipiah terpuruk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre  kok berani2nya jual mimpi !" ujarnya melalui cuitan di akun Twitter, @RamliRizal, Jumat, 19 Oktober 2018. 

ANTARA






Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

28 menit lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

41 menit lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

1 jam lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

1 jam lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

3 jam lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.


Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

3 jam lalu

Istana Benarkan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada Kamis Sore

Istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

4 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Surya Paloh Kamis Sore

Presiden Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Negara, kemarin. Namun belum diketahui apa agenda pertemuan itu.


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

6 jam lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

7 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

8 jam lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.