Utang Pemerintah Jokowi Rp 1.329 T untuk Biayai Sektor Produktif

Selasa, 23 Oktober 2018 16:04 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebesar Rp 1.329,9 triliun dalam tiga tahun belakangan ini yakni sepanjang pada 2015-2017 digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat

"Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Tambahan utang Rp 1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut, kata Sri Mulyani, memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun begitu, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani. 

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja sepanjang tahun 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 456,1 triliun. 

Sementara belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp 983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp 1.167,1 triliun (2015-2017). Adapun belanja di sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp 146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp 249,8 triliun (2015-2017).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun dibandingkan Rp 429,1 triliun pada 2017. Dalam outlook 2018, penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp 441,8 triliun (2017) menjadi Rp 388 triliun.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

Sebelumnya ekonom senior yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai terlalu gampang berutang. "Ini mah lucu banget  wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang nambah Rp 1,47 T per hari, resiko makroekonomi naik 2 tahun terakhir, Ruipiah terpuruk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre  kok berani2nya jual mimpi !" ujarnya melalui cuitan di akun Twitter, @RamliRizal, Jumat, 19 Oktober 2018. 

ANTARA






Memacu Jumlah Mobil Listrik di DKI Jakarta, dan Langkah Jokowi Jawab Mahalnya Kendaraan Listrik

8 jam lalu

Memacu Jumlah Mobil Listrik di DKI Jakarta, dan Langkah Jokowi Jawab Mahalnya Kendaraan Listrik

Salah satu keunggulan menggunakan mobil listrik adalah kenyamanan dan tentunya ramah terhadap lingkungan.


2 Faktor Pengaruhi Peluang Gibran sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024: Jokowi dan Megawati

10 jam lalu

2 Faktor Pengaruhi Peluang Gibran sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024: Jokowi dan Megawati

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memiliki 2 faktor yang bisa mempengaruhi peluangnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilgub 2024.


Jokowi Bakal Bahas Upaya Perdamaian Ukraina - Rusia di Pertemuan Negara G7

13 jam lalu

Jokowi Bakal Bahas Upaya Perdamaian Ukraina - Rusia di Pertemuan Negara G7

Jokowi mengakui upaya mendamaikan Ukraina dan Rusia bukan hal yang mudah. Namun, ia menyatakan Indonesia tetap bakal mencoba hal tersebut.


Pagi Ini Jokowi Bertolak dari Jakarta untuk Temui Putin dan Zelensky

15 jam lalu

Pagi Ini Jokowi Bertolak dari Jakarta untuk Temui Putin dan Zelensky

Pagi ini Jokowi dijadwalkan menuju Munich, Jerman, sebelum berangkat ke Rusia dan Ukraina.


Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

18 jam lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

22 jam lalu

Bahlil: Foxconn Ingin Investasi di Pengembangan Smart City IKN Nusantara

Bahlil Lahadalia mengatakan Foxconn berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

1 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Iman Rachman Direktur Utama BEI Pilihan OJK, Berapa Harta Kekayaan dan Utangnya?

1 hari lalu

Iman Rachman Direktur Utama BEI Pilihan OJK, Berapa Harta Kekayaan dan Utangnya?

OJK sudah menyetujui pergantian direksi PT BEI untuk periode 2022-2026. Iman Rachman sebagai Direktur Utama BEI. Berapa harta kekayaan dan utangnya?


Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

1 hari lalu

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 34 Dibuka Hari Ini, Simak Syaratnya

Peserta yang lolos program pendaftaran Kartu Prakerja akan memperoleh bantuan Rp 3,55 juta.


Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

1 hari lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.