Selasa, 13 November 2018

Utang Pemerintah Jokowi Rp 1.329 T untuk Biayai Sektor Produktif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.  Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebesar Rp 1.329,9 triliun dalam tiga tahun belakangan ini yakni sepanjang pada 2015-2017 digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat

    "Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Tambahan utang Rp 1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut, kata Sri Mulyani, memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun begitu, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

    "Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani. 

    Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja sepanjang tahun 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 456,1 triliun. 

    Sementara belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp 983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp 1.167,1 triliun (2015-2017). Adapun belanja di sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp 146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp 249,8 triliun (2015-2017).

    Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

    Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun dibandingkan Rp 429,1 triliun pada 2017. Dalam outlook 2018, penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp 441,8 triliun (2017) menjadi Rp 388 triliun.

    Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

    Sebelumnya ekonom senior yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai terlalu gampang berutang. "Ini mah lucu banget  wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang nambah Rp 1,47 T per hari, resiko makroekonomi naik 2 tahun terakhir, Ruipiah terpuruk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre  kok berani2nya jual mimpi !" ujarnya melalui cuitan di akun Twitter, @RamliRizal, Jumat, 19 Oktober 2018. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?