Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utang Pemerintah Jokowi Rp 1.329 T untuk Biayai Sektor Produktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.  Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa utang pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebesar Rp 1.329,9 triliun dalam tiga tahun belakangan ini yakni sepanjang pada 2015-2017 digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Sektor produktif yang dimaksud adalah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Diklaim Lebih Sehat

"Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Tambahan utang Rp 1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut, kata Sri Mulyani, memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 799,8 triliun. Namun begitu, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani. 

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja sepanjang tahun 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp 456,1 triliun. 

Sementara belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp 983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp 1.167,1 triliun (2015-2017). Adapun belanja di sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp 146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp 249,8 triliun (2015-2017).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp 387,4 triliun dibandingkan Rp 429,1 triliun pada 2017. Dalam outlook 2018, penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp 441,8 triliun (2017) menjadi Rp 388 triliun.

Baca: 4 Tahun Jokowi, Rizal Ramli Kritik Pertumbuhan, Utang Hingga Kurs

Sebelumnya ekonom senior yang juga mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai terlalu gampang berutang. "Ini mah lucu banget  wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang nambah Rp 1,47 T per hari, resiko makroekonomi naik 2 tahun terakhir, Ruipiah terpuruk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre  kok berani2nya jual mimpi !" ujarnya melalui cuitan di akun Twitter, @RamliRizal, Jumat, 19 Oktober 2018. 

ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023. Penanaman mangrove yang diikuti oleh personil TNI, Polri, Forkopimda, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tersebut dalam rangka penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangan sosok cawapres yang tepat sebagai pendampingnya. Pengamat menyebut ada 4 nama. Siapa saja?


Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

1 jam lalu

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.
Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Terpopuler: Tanggapan BSI tentang adanya kabar negosiasi dengan Lockbit, sejarah bisnis bos Maspion Group yang diperiksa KPK.


Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

3 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfid Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.


Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

13 jam lalu

Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api menjadi lebih singkat.


Pesan ke Mahasiswa RI di Shenzhen Cina, Luhut: Jangan Cuma Pintar, Tapi Pakai Hati

15 jam lalu

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pesan ke Mahasiswa RI di Shenzhen Cina, Luhut: Jangan Cuma Pintar, Tapi Pakai Hati

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut membangun bangsa tidak hanya bermodalkan pengetahuan, tapi juga dengan hati.


Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyo meninjau pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memulai pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).  TEMPO/Subekti
Deretan Negara yang Dirayu Jokowi untuk Investasi ke IKN

Berikut daftar lengkap negara yang dirayu Jokowi untuk investasi ke IKN. Negara mana sajakah itu?


Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

17 jam lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Bos Indika Energy Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 soal anggaran mobil listrik para pejabat eselon I dan II PNS.


Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

18 jam lalu

Lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti.
Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari harapan Kementerian PUPR atas terus dibangunnya infrastruktur dasar di IKN.


Sri Mulyani Atur Anggaran Kendaraan Listrik Pejabat, Begini Respons Pelaku Industri

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Atur Anggaran Kendaraan Listrik Pejabat, Begini Respons Pelaku Industri

PMK Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 mengatur standar biaya masukan untuk pengadaan kendaraan listrik para pejabat. Bagaimana respons pelaku industri kendaraan listrik?


Harga Minyak Mentah Menguat ke USD 76,95 per Barel, Apa Saja Pemicunya?

20 jam lalu

Ilustrasi kilang minyak dunia. REUTERS/Shannon Stapleton
Harga Minyak Mentah Menguat ke USD 76,95 per Barel, Apa Saja Pemicunya?

Harga minyak mentah berjangka menguat pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB. Bagaimana rinciannya dan apa penyebab kenaikannya?