Kemenkeu: Dana Saksi Pemilu 2019 Tak Dibiayai APBN

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga  melipat lembar surat suara untuk Pemilu 2014 tingkat DPR - RI, DPD, DPRP dan DPRD di aula Puspenka Hawai, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua (12/3). KPUD Kabupaten Jayapura mempekerjakan ratusan orang untuk melipat surat suara dengan honor Rp 200 per lembar surat suara. ANTARA/Ismawan Nugraha

    Sejumlah warga melipat lembar surat suara untuk Pemilu 2014 tingkat DPR - RI, DPD, DPRP dan DPRD di aula Puspenka Hawai, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua (12/3). KPUD Kabupaten Jayapura mempekerjakan ratusan orang untuk melipat surat suara dengan honor Rp 200 per lembar surat suara. ANTARA/Ismawan Nugraha

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan tidak memasukkan dana saksi bagi partai politik (parpol) Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sebabnya dana saksi tidak memiliki payung hukum sehingga tidak wajib didanai APBN.

    Baca: Timses Jokowi - Ma'ruf Bantah Pasang Iklan Kampanye di Videotron

    Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan hingga pembahasan terakhir dengan tim perumus UU APBN 2019, dana saksi dalam Pemilu tidak masuk anggaran APBN. "Dana saksi itu di amanat UU Pemilu memang tidak didanai dari APBN. Yang didanai APBN itu adalah dana pelatihan saksi," ujarnya saat ditemui seusai rapat tim perumus Rancangan APBN (RAPBN) 2019 di DPR, Senin, 22 Oktober 2018.

    Menurut Askolani, anggaran dana pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu sudah masuk dalam RAPBN 2019. Sayangnya dia tidak dapat memerinci berapa besaran dana pelatihan saksi ini.

    Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menerima usulan anggaran dana saksi untuk Pemilu 2019 sebesar Rp 3,9 triliun dari Komisi II DPR yang dianggarkan dalam APBN 2019. Dana saksi itu diberikan kepada parpol dan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu. Namun pemerintah keberatan karena tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Adapun RAPBN 2019 akan masuk dalam tahap pembahasan rapat kerja pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan bersama dengan Badan Anggaran DPR, pada Kamis, 25 Oktober 2018.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.