4 Tahun Jokowi - JK, Luhut: Ada Kurang, Tapi Semua On Track

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama empat tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bisar Panjaitan, mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki dalam penyediaan tol laut. "Di sana-sini ada yang kurang, tapi semua on track," ujar dia di Kantor Kemaritiman, Senin, 22 Oktober 2018.

Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

Luhut mengatakan masih ada monopoli dalam pengangkutan barang, sehingga harga yang dipatok ditentukan oleh satu orang. Namun, Luhut menuturkan harus ada kompetitor agar harga barang dapat ditekan.

Soal penurunan harga, Luhut belum dapat menjamin besarannya. Tetapi dia ingin harga barang di wilayah timur setara dengan di Pulau Jawa. "Saya enggak tahu bisa menekan 50 persen atau berapa," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan tak menutup adanya pemekaran trayek, selain dari penambahan jalur yang sudah ada. "Kita pecah (jalurnya) ke tempat yang lebih kecil," ujarnya.

Budi Karya pun meminta para operator tol laut, seperti PT Pelni (persero), menggenjot pengiriman komoditi penting. Selain barang pokok, tol laut memang dipakai untuk distribusi barang khusus, seperti semen, baja konstruksi, pupuk, hingga gas elpiji 3 kilogram.

Kementerian Perhubungan terus menambah jumlah trayek tol laut secara bertahap. Penambahan tiga trayek melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/5/DJPL-18 pada 3 September lalu mengawali pengembangan tersebut, dan jumlahnya ditargetkan menjadi 21 trayek tol laut pada tahun depan.

Tiga trayek baru yang berada di kawasan Sulawesi, kata Hasan, akan ditangani oleh perusahaan pelayaran pelat merah PT Djakarta Lloyd (Persero). Trayek yang baru, antara lain T-6 rute Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasarwajo-Makassar, T-17 rute Bitung-Tilamuta-Parigi-Poso-Ampana-Bunta-Pagimana-Bitung (T-17), serta T-18 Kendari-Lameruru-Bungku-Kolondale-Taliabo-Kendari. Operator baru direncanakan memakai tiga kapal logistik berkapasitas 100 TEUs (ukuran ekuivalen dua puluh kaki).

Baca: Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan

Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Hasan Sadili, memastikan penambahan trayek sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Pelaksanaan tol laut pada tahun ini didanai hingga Rp 447 miliar.

Simak berita menarik terkait Jokowi hanya di Tempo.co.






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

6 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

8 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

10 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

10 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet