TEMPO.CO, Jakarta - Selama empat tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Bisar Panjaitan, mengatakan masih banyak yang harus diperbaiki dalam penyediaan tol laut. "Di sana-sini ada yang kurang, tapi semua on track," ujar dia di Kantor Kemaritiman, Senin, 22 Oktober 2018.
Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018
Luhut mengatakan masih ada monopoli dalam pengangkutan barang, sehingga harga yang dipatok ditentukan oleh satu orang. Namun, Luhut menuturkan harus ada kompetitor agar harga barang dapat ditekan.
Soal penurunan harga, Luhut belum dapat menjamin besarannya. Tetapi dia ingin harga barang di wilayah timur setara dengan di Pulau Jawa. "Saya enggak tahu bisa menekan 50 persen atau berapa," tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan tak menutup adanya pemekaran trayek, selain dari penambahan jalur yang sudah ada. "Kita pecah (jalurnya) ke tempat yang lebih kecil," ujarnya.
Budi Karya pun meminta para operator tol laut, seperti PT Pelni (persero), menggenjot pengiriman komoditi penting. Selain barang pokok, tol laut memang dipakai untuk distribusi barang khusus, seperti semen, baja konstruksi, pupuk, hingga gas elpiji 3 kilogram.
Kementerian Perhubungan terus menambah jumlah trayek tol laut secara bertahap. Penambahan tiga trayek melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/5/DJPL-18 pada 3 September lalu mengawali pengembangan tersebut, dan jumlahnya ditargetkan menjadi 21 trayek tol laut pada tahun depan.
Tiga trayek baru yang berada di kawasan Sulawesi, kata Hasan, akan ditangani oleh perusahaan pelayaran pelat merah PT Djakarta Lloyd (Persero). Trayek yang baru, antara lain T-6 rute Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasarwajo-Makassar, T-17 rute Bitung-Tilamuta-Parigi-Poso-Ampana-Bunta-Pagimana-Bitung (T-17), serta T-18 Kendari-Lameruru-Bungku-Kolondale-Taliabo-Kendari. Operator baru direncanakan memakai tiga kapal logistik berkapasitas 100 TEUs (ukuran ekuivalen dua puluh kaki).
Baca: Urusan Defisit BPJS sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan
Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Hasan Sadili, memastikan penambahan trayek sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Pelaksanaan tol laut pada tahun ini didanai hingga Rp 447 miliar.
Simak berita menarik terkait Jokowi hanya di Tempo.co.
