TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji ulang keseluruhan rencana pengembangan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Melalui akun resmi twitternya @ridwankamil, ia mengatakan akan mengkaji ulang keseluruhan rencana pengembangan megaproyek Meikarta seluas 500 hektare setelah kasus dugaan suap perizinan yang dilakukan Lippo Group dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkuak oleh KPK.
Baca: Ridwan Kamil Siapkan Rp 50 Miliar untuk Sulap Kalimalang
"Sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini, baik 85 Ha yang direkomendasi di bulan November 2017 maupun menyikapi rencana di masa mendatang. Hatur Nuhun," tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun resmi twitternya, Senin, 22 Oktober 2018.
Ridwan Kamil menjelaskan pada tahap pertama pihak Meikarta telah mengajukan izin peruntukan tanah seluas 143 hektare dari total rencana pengembangan seluas 500 hektare kepada Pemkab Bekasi pada Oktober 2017.
Sesuai dengan wewenangnya terkait perizinan, Pemerintah Provinsi telah memberikan rekomendasi tata ruang yang diajukan seluas 143 hektare hanya menjadi 85 hektare pada November 2017. Luas lahan yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut kemudian bisa dilanjutkan proses perizinannya untuk mendapatkan IMB, AMDAL, dan lain sebagainya di pemerintah kabupaten Bekasi.
Ridwan Kamil mengatakan dari kajian internal yang dilakukan Pemprov, sementara ini tidak menemukan masalah fundamental tata ruang dari lahan yang telah direkomendasi, yakni seluas 85 hektare. Namun, jika terdapat masalah dugaan suap pada proses proyek Meikarta di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil karena telah memasuki ranah pidana.
Baca: Ridwan Kamil: Saya Ingin Jawa Barat Seperti Eropa
Terkait keberlanjutan proyek, Ridwan Kamil mengatakan untuk memberikan instruksi pemberhentian dan pembatasan proyek yang bermasalah seperti Meikarta harus tetap melalui proses yang adil dan proporsional. "Seperti yang terjadi di kasus reklamasi Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena pemprov DKI sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil," katanya.
BISNIS
