Dewan Pertimbangan Presiden Ungkap 5 Hasil Stabilkan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih (kiri) meninggalkan tempat acara seusai serah terima jabatan anggota Wantimpres di Jakarta, 3 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih (kiri) meninggalkan tempat acara seusai serah terima jabatan anggota Wantimpres di Jakarta, 3 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof Dr Sri Adiningsih MSc mengatakan ekonomi Indonesia harus tangguh dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

    Baca juga: Anggota Wantimpres Agum Gumelar Kiprahnya di Militer dan Sipil

    "Ekonomi Indonesia harus memiliki ketangguhan untuk menghadapi turbulensi tersebut. Stabilitas dan fundamental ekonomi Indonesia harus terjaga dengan baik," ujar Sri di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

    Sampai saat ini Indonesia, lanjut dia, berhasil mengembangkan perekonomian sehingga pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan semakin berkurang. Pernyataan tersebut, juga disampaikan Sri dalam seminar nasional yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Prof Dr Moestopo.

    Dia menjelaskan perang dagang itu berawal dari kebijakan politik "kacamata kuda" Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan semboyan "America First" dalam mengobarkan perang dagang dengan Cina.

    Trump mengancam mengenakan tarif 10 persen untuk impor barang dari China senilai 200 miliar dolar AS. Pernyataan Trump pada 18 Juni 2018 itu meningkatkan ketegangan perang dagang berskala besar dengan Beijing.

    Trump mengatakan ini merupakan balasan atas keputusan China, yang mengenakan kenaikan tarif impor senilai US$50 miliar.

    Sebelumnya, Cina mengatakan ikut menaikkan tarif impor barang dari Amerika Serikat sebagai balasan atas keputusan Trump menaikkan tarif impor dari Cina dengan nilai US$50 miliar.

    Perang dagang AS - Cina memicu turbulensi ekonomi global. Sri menambahkan Indonesia memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang bertugas menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang ekonomi.

    KSSK bertugas mengkoordinasi pemantauan stabilitas keuangan, menangani krisis sistem keuangan, dan menangani permasalahan bank sistemik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun krisis.

    Anggota KSSK adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Usaha menstabilkan ekonomi dilakukan dari dalam dan luar negeri secara simultan. Dari dalam negeri dilakukan pembangunan infrastruktur yang berbasis memajukan perekonomian rakyat luas, kebutuhan sembako tercukupi, menekan inflasi, fiskal sehat, utang luar negeri terjaga, dan utang pemerintah.

    Dari luar, stabilitas ekonomi dilakukan melalui kemitraan antara lain dengan negara-negara Cina, Singapura, dan Jepang.

    Kerja sama Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura dalam bentuk "repo dan local currency swap" senilai US$ 10 miliar. Kesepakatan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Jepang dalam bentuk amandemen perjanjian kerjasama Bilateral Swap Agreement (BSA) dengan nilai fasilitas swap sebesar 22,76 miliar dolar AS.

    Hasil usaha menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial nasional antara lain, pertama, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada posisi 5-10 persen di atas Turki, Thailand, Malaysia, Singapura, dan di bawah India, Vietnam, Cina, Filipina.

    Kedua, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh dari US$ 585 (1990) ke US$ 3.847 (2017) di atas Filipina.

    Ketiga, Gross Domestic Product (GDP) perkapita dalam kekuatan keseimbangan hingga di atas satu.

    Keempat, pengangguran dari 11,24 juta (2005) menurun hingga 5,13 Juta (Febuari 2018). Kelima, Kemiskinan dari 40 juta (1970) menurun menjadi 9,82 juta (Maret 2018). Sumber CEIC dan BPS 2018).

    Sri Adiningsih menjelaskan bahwa lebih penting dari pada keberhasilan menghadapi turbulensi ekonomi global, adalah menghentikan sumber turbulensi itu sendiri.

    Presiden RI Jokowi mengemukakan hal itu dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.

    Jokowi mengatakan hubungan antarnegara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti "Game of Thrones".

    Pidato tersebut dengan sangat keras menyindir negara-negara adikuasa tetapi disampaikan dengan gaya yang enak didengar, katanya.

    Disebutkan, dalam serial Game of Thrones, sejumlah Great Houses, Great Families bertarung hebat antara satu sama lain, untuk mengambil alih kendali "The Iron Throne".

    "Siapapun yang menang, perang adalah petaka yang selalu menimbulkan banyak korban, kesengsaraan, dan kesedihan. Mudah-mudahan pidato Presiden itu dapat menyentuh hati para pemimpin dunia," harap Ketua Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara