Menhub: Dua Tersangka Peluru Nyasar ke Gedung DPR Bukan Eselon

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi mengawal tersangka saat rekonstruksi insiden peluru nyasar ke gedung DPR di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Keduanya dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    Polisi mengawal tersangka saat rekonstruksi insiden peluru nyasar ke gedung DPR di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Keduanya dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dua aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi tersangka peluru nyasar ke gedung DPR bukanlah pejabat eselon di Kementeriannya. Ia mengaku belum mengetahui jabatan dari kedua ASN tersebut.

    BACA: Kabareskrim Minta Keberadaan Lapangan Tembak Senayan Dikaji Ulang

    "Non eselon, saya belum tahu jelas," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jumat, 19 Oktober 2018.

    Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan, kedua pegawai tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. "Ya dari Direktorat Jenderal Perekretaapian," kata dia.

    Kedua pegawai Kemenhub IAW dan RMY dapat terjerat pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang senjata api. Mereka pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

    BACA: Anies Baswedan Sepakat Lapangan Tembak Senayan Harus Dipindah

    Baitul mengatakan di Kementerian Perhubungan memang ada pendidikan kedinasan menembak. Namun, kedua tersangka penembakan tersebut tidak sedang melakukan kegiatan dinas.

    Kementerian Perhubungan, kata Baitul, memiliki kegiatan pendidikan penyidik pegawai negeri sipil, yang di dalamnya ada materi latihan menembak. "Kegiatan mereka (terduga pelaku) di luar kegiatan dinas," kata Baitul.

    Saat ini, Kemenhub masih menunggu pemeriksaan dari Kepolisian soal keputusan yang akan diberikan kepada dua ASN tersebut. Baitul mengatakan menghormati proses hukum yang berlaku terkait kasus peluru nyasar ke gedung DPR.

    CHITRA PARAMAESTI | ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.