Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindir Sandiaga, Susi: Literatur Banyak, Tinggal Mau Belajar

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. Rapat ini juga membahas penindakan pelanggaran penyelundupan benih Lobster. ANTARA/M Agung Rajasa
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. Rapat ini juga membahas penindakan pelanggaran penyelundupan benih Lobster. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kekesalan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Sandiaga Uno belum reda. Hari ini Susi masih merespons tanggapan dari para netizen  yang pro maupun kontra akan ucapannya yang menyentil calon wakil presiden itu terkait perizinan penangkapan ikan.

Baca: Disenggol Sandiaga, Susi Pudjiastuti Sindir Kasus Ratna Sarumpaet

Awalnya pada hari Rabu, 17 Oktober 2018 sekitar 20 jam yang lalu Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter resminya @susipudjiastuti berkomentar sambil melampirkan link berita tentang kekesalanya atas Sandiaga Uno yang mengatasnamakan nelayan mengeluhkan perizinan penangkapan ikan. Susi menyebutkan, "Makanya, apa saya bilang!"

Selang beberapa waktu kemudian netizen bernama Virna P Setyorini menjawab cuitan Susi tersebut. Virna menilai Menteri Susi juga harus memberitahu Sandiaga Uno perihal penangkapan ilegal di Indonesia. "Pak @sandiuno hrs dikasih tahu jg soal kondisi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia, Bu Susi," ujarnya melalui akun @virna_ps, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Cuitan Virna itu langsung ditanggapi oleh Susi Pudjiastuti. Ia menyatakan sebetulnya sudah banyak literatur yang gampang diakses jika ingin mempelajari soal perizinan penangkapan ikan sehingga tidak gampang terprovokasi dan menjadikannya sebagai komoditas politik. 

"Literatur, articles di medsos, google, youtube ttg ilegal fising / IUUF mudah didapat, tinggal kita mau apa tidak untuk mau tahu & mengerti, membaca, pelajari mendalam. Itulah yg namanya pengetahuan yg memimpin hidup kita," ujar Susi melalui cuitan di Twitter.

Cuitan Susi itu hingga kini mendapat klik like oleh 402 pengguna Twitter dan di-retweet sebanyak 156 kali. Pernyataan Susi juga ditanggapai oleh 33 netizen. Salah satunya adalah Ronggo Sutrasno yang membandingkan intelektualitas Susi Pudjiastuti dan Sandiaga Uno. "Ibu Susi yg cuma jebolan klas 2 SMA Teladan Jogja koq lebih keren d/p @sandiuno yg lulusan amrik ya?" 

Hal senada disampaikan oleh Wisnu Denny Gunawan. "Jangan terpancing bu, itu sudah strateginya dia, politik dapur, keluarkan statement2 kontroversi, bukannya adu program," ujarnya seperti dikutip dari cuitan @denny_GST.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada juga Zulfan Prakarsa melalui akun @zulfanp1 yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan tudingan Sandiaga Uno sebagai upaya memperbaiki internal. "Cuma saran y,Bu Susi.. Bgmana jka KKP lebih aktif mnsosialisasikan UU Perikanan kpda para Nelayan. Misalnya lewat iklan tv.Agar Nelayan kita lbih mngerti & mmahami UU tst. Tentunya disertai pengetahuan bgmana mnjaga laut agar potensi laut kita bertambah. Doa & hormatku bt Bu Susi," ujarnya.

Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya geram dengan tudingan Sandiaga Uno bahwa pihaknya mempersulit perizinan penangkapan ikan di Indramayu. "Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik," ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Susi menjelaskan, kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Susi mengatakan sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan.

Baca: Geram dengan Sandiaga, Susi Pudjiastuti: Jangan Asal Omong

Menanggapi tudingan Sandiaga itu, Susi Pudjiastuti menyatakan perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 100 GT.

CHITRA PARAMAESTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Manfaat Konsumsi Ikan Sarden dan Teri bagi Kesehatan

6 hari lalu

Ikan sarden. Pixabay.com/Dana Tentis
Manfaat Konsumsi Ikan Sarden dan Teri bagi Kesehatan

Mengganti daging merah dengan ikan seperti ikan sarden, herring, hingga ikan teri dapat mencegah 750 ribu kematian setiap tahun pada 2050.


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

9 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Gairah Nonton Film Indonesia Meningkat, Sandiaga: Sudah Jadi Tuan Rumah di negeri Sendiri

17 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno saat menghadiri acara Batam Wonderfood & Art Ramadan, Sabtu, 1 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra.
Gairah Nonton Film Indonesia Meningkat, Sandiaga: Sudah Jadi Tuan Rumah di negeri Sendiri

Sandiaga mengatakan, kemajuan film Indonesia bisa dilihat dari angka penonton yang setiap tahun melampaui target.


Respons Sandiaga soal Harga Tiket Pesawat Mahal: Itu Kelas Bisnis, Kelas Ekonomi Masih Sesuai Aturan

18 hari lalu

Sejumlah calon penumpang pesawat antre untuk melakukan refund dan reschedule tiket pesawat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 5 Juli 2021. Selama PPKM Darurat, calon penumpang pesawat wajib melampirkan hasil negatif tes PCR dan sertifikat vaksin Covid-19. ANTARA/Fauzan
Respons Sandiaga soal Harga Tiket Pesawat Mahal: Itu Kelas Bisnis, Kelas Ekonomi Masih Sesuai Aturan

Sandiaga Uno merespons keluhan masyarakat soal harga tiket pesawat domestik yang dinilai lebih mahal ketimbang tiket penerbangan ke luar negeri.


Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN

19 hari lalu

PIK 2. pik2.com
Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal penetapan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi Proyek Stratgis Nasional (PSN).


Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

19 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo, Sandiaga Uno: Perlu Kesatuan yang Kuat

Soal wacana PPP masuk koalisi Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno Kutip Ceramah Gus Miftah soal perlunya kesatuan atau ukhuah yang kuat untuk kemajuan bangs.


Film Horor Jadi Sorotan Usai Kontroversi Kiblat, Sandiaga: Seharusnya untuk Tingkatkan Takwa

19 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Film Horor Jadi Sorotan Usai Kontroversi Kiblat, Sandiaga: Seharusnya untuk Tingkatkan Takwa

Sandiaga mengatakan, saat ini Kemenparekraf juga selalu berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik film horor Kiblat.


Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

20 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

21 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

24 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

Poster film Kiblat menuai kecaman, dianggap kampanye hitam umat Islam.