Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu, Apa Reaksinya?

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan  tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar soal pose satu jari dalam acara Sidang Tahunan IMF - Bank Dunia, yang kini menjadi polemik. Pose itu dipermasalahkan kubu koalisi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Sri Mulyani Klaim Pengelolaan Pembiayaan Utang Membaik

    Saat ditanyai awak media selepas acara di kantor Kementerian Keuangan, ia memilih diam, balik badan, dan berjalan ke luar ruangan. Dalam percobaan kedua, awak media mencoba menanyai Sri Mulyani di lift kantor Kementerian Keuangan. Lagi-lagi ia tidak menanggapi dan memilih berbincang dengan koleganya.

    Siang ini, Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh warga bernama Dahlan Pido. Dalam laporan itu, Sri Mulyani dan Luhut dinilai melanggar aturan dengan dugaan kampanye dalam penutupan forum Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), pekan lalu.

    "Kami melaporkan ada dugaan pelanggaran oleh pejabat negara itu," ujar Dahlan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

    Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan kampanye dalam forum internasional. Pada Minggu malam lalu, di Bali, Luhut mengacungkan salam satu jari di depan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur IMF Christine Lagarde.

    Adapun Sri Mulyani mengatakan satu jari itu untuk Joko Widodo dan dua jari untuk Prabowo Subianto. Kedua tamu internasional itu kemudian mengacungkan salam satu jari.

    Menurut Dahlan, Luhut dan Sri Mulyani diduga melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia mengatakan ada dugaan Luhut dan Sri Mulyani menguntungkan salah satu pasangan calon. "Pengertian dalam bahasa pemilu itu ada pelanggaran. Pejabat negara dalam melakukan kegiatan mengarah pada keberpihakan ke peserta pemilu dalam masa kampanye," katanya.

    CAESAR AKBAR | SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.