TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat atau NTB akan disampaikan lewat kelompok masyarakat atau Pokmas yang dibentuk di tingkat kecamatan.
BACA:Tanah Bergerak di Tangerang Bukan Likuifaksi, Ini Alasannya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pembentukan Pokmas dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat.
Dia menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten, kemudian disampaikan ke rekening warga, yang membentuk Pokmas. Warga menyerahkan kuasa kepada Pokmas untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan.
"Dengan adanya Pokmas, warga jadi saling mengecek penyalurannya dipastikan untuk rumah yang rusak berat dan memastikan uang bantuan dipakai untuk membangun kembali rumah warga," kata Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISHA di Mataram, Rabu, 17 Oktober 2018.
Menurutnya, saat ini sudah terbentuk 430 Pokmas korban bencana gempa di NTB yang masing-masing beranggotakan 10-20 orang.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari sebelumnya 17 formulir menjadi 1 formulir saja.
Pembentukan Pokmas merupakan bagian pelibatan masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas atau Rekompak.
Masyarakat akan dibantu tim pendamping dalam membangun kembali rumahnya dengan teknologi rumah tahan gempa yang beranggotakan sembilan orang, terdiri atas Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.
Basuki menyatakan rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan RISHA, tapi bisa teknologi lainnya.
"Masing-masing warga kebutuhannya berbeda, ada yang ingin bangun RISHA, Rumah Instan Kayu (RIKA), serta Rumah Kayu dan Konvensional (RIKO)," ujarnya.
Kementerian PUPR mengungkapkan tantangan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa NTB adalah verifikasi jumlah rumah rusak berat yang berhak menerima bantuan.
"Dari segi administrasi terkadang ada yang nama atau alamatnya duplikasi. Proses verifikasi ini di lapangan juga dibantu pengecekan oleh Pokmas," terang Basuki.
Dukungan percepatan pembangunan RISHA juga dilakukan BUMN Karya di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang telah membuka Batching Plant atau area untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di Kecamatan Praya dan Kecamatan Labu Api.
Baca berita tentang gempa lainnya di Tempo.co.
