Bappenas Perkirakan Kebutuhan Perbaikan Daerah di Sulteng Rp 22 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pe­­ren­ca­na­an Pembangunan Na­­sio­nal (Bappenas) memperkirakan pemulihan total kawasan Sulawesi Tengah yang terguncang gempa dan tsunami membutuhkan dana hingga Rp 22 triliun. Angka kebutuhan itu tak hanya untuk infrastruktur berbentuk fisik, namun juga sosial budaya dan perekonomian.

    Baca juga: Bappenas Perkirakan Dampak Ekonomi Asian Games 2018-Rp 452 T

    "Dari pengamatan tim lapangan dan proyeksi Bappenas, keluarlah taksiran kasar itu," ujar Perencana Madya Kedeputian Pe­­ngembangan Regional Bappenas, Suprayoga Hadi, kepada Tempo, Rabu 17 Oktober 2018.

    Menurut Hadi, perhitungan itu sudah ditinjau dari potensi kerugian yang meliputi lima bidang, yakni pemukiman, infrastruktur perkotaan dan perhubungan, aspek sosial, fasilitas usaha, serta layanan pemerintah lintas sektor. Besaran Rp 22 triliun, kata dia, hanya taksiran kebutuhan. Nilainya cenderung lebih kecil dari total kerusakan yang dirangkum, karena pemerintah hanya mengganti aspek terpenting di tiap sektor.

    "Jadi itu hanya untuk apa yang perlu dipulihkan," tutur Hadi tanpa merincikan kerugian sementara yang dihitung Bappenas. "

    Kerusakan di tiga daerah terdampak utama, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi sebelumnya diproyeksi bisa melebihi dampak bencana di tujuh kabupaten dan kota di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai perbandingan, potensi kerugian di NTB telah difinalkan oleh Bappenas sebesar Rp 15,4 triliun, sementara kebutuhan pemulihannya sekitar Rp 12 triliun.

    Dalam rapat kabinet yang berfokus pada penanganan pasca-bencana di Palu dan Lombok, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan edukasi dan prosedur kebencanaan, percepatan dana bantuan rumah, serta pemulihan kegiatan pemerintah daerah di lokasi terdampak.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Hadi, sudah memulai tahap pemulihan hunian. Pemukiman, dia menilai, menjadi sektor dengan kerugian terbesar. "Itu masih rencana pembangunan wilayah terdampak yang ditargetkan selesai dalam 1-2 bulan."

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Danis Hidayat Sumadilaga, membenarkan bahwa relokasi hunian masyarakat yang hilang akibat pencairan tanah alias li­­kuifaksi, tengah berjalan. Namun, kata Danis, kebutuhan pemulihan yang dihitung Bappenas berbeda dengan estimasi lembaganya.

    "Dari kami sebesar Rp 5-6 triliun, tapi ini kan bangunan fisik. Sementara Bappenas hitungannya meliputi kebutuhan ekonomi, usaha berkelanjutan, dan banyak aspek lain," ucap Danis.

    Infrastruktur sektor perhubungan pun dipulihkan bertahap. Juru Bicara Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atau AirNav Indonesia, Yohanes Sirait, mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie di Kota Palu sudah normal. Maskapai komersil bisa beroperasi dengan pesawat besar karena landas pacu efektif, yaitu sepanjang 2.250 meter telah diperbaiki.

    "Sekarang pergerakan pesawat per hari sampai 150 take off dan landing. Itu termasuk bantuan, tapi sebagian besar untuk penerbangan komersial" kata dia, kemarin.

    Adapun Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gus Rional, mengatakan hanya kerusakan kecil yang tersisa di sektor pelabuhan. Saat ini, Pelabuhan Pantoloan di Palu bisa menampung seluruh jenis kapal penumpang dan logistik, sementara Pelabuhan Donggala untuk kapal berukuran di bawah 60 meter.

    "Hanya crane pelabuhan yang masih dibenahi, tapi karena kapal juga punya fasilitas sejenis, bongkar muat tak bermasalah," katanya pada Tempo.

    Simak berita tentang Bappenas hanya di Tempo.co

    YOHANES PASKALIS PAE DALE | AHMAD FAIZ IBNU SANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.