Bappenas Perkirakan Kebutuhan Perbaikan Daerah di Sulteng Rp 22 T

Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pe­­ren­ca­na­an Pembangunan Na­­sio­nal (Bappenas) memperkirakan pemulihan total kawasan Sulawesi Tengah yang terguncang gempa dan tsunami membutuhkan dana hingga Rp 22 triliun. Angka kebutuhan itu tak hanya untuk infrastruktur berbentuk fisik, namun juga sosial budaya dan perekonomian.

Baca juga: Bappenas Perkirakan Dampak Ekonomi Asian Games 2018-Rp 452 T

"Dari pengamatan tim lapangan dan proyeksi Bappenas, keluarlah taksiran kasar itu," ujar Perencana Madya Kedeputian Pe­­ngembangan Regional Bappenas, Suprayoga Hadi, kepada Tempo, Rabu 17 Oktober 2018.

Menurut Hadi, perhitungan itu sudah ditinjau dari potensi kerugian yang meliputi lima bidang, yakni pemukiman, infrastruktur perkotaan dan perhubungan, aspek sosial, fasilitas usaha, serta layanan pemerintah lintas sektor. Besaran Rp 22 triliun, kata dia, hanya taksiran kebutuhan. Nilainya cenderung lebih kecil dari total kerusakan yang dirangkum, karena pemerintah hanya mengganti aspek terpenting di tiap sektor.

"Jadi itu hanya untuk apa yang perlu dipulihkan," tutur Hadi tanpa merincikan kerugian sementara yang dihitung Bappenas. "

Kerusakan di tiga daerah terdampak utama, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi sebelumnya diproyeksi bisa melebihi dampak bencana di tujuh kabupaten dan kota di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai perbandingan, potensi kerugian di NTB telah difinalkan oleh Bappenas sebesar Rp 15,4 triliun, sementara kebutuhan pemulihannya sekitar Rp 12 triliun.

Dalam rapat kabinet yang berfokus pada penanganan pasca-bencana di Palu dan Lombok, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan edukasi dan prosedur kebencanaan, percepatan dana bantuan rumah, serta pemulihan kegiatan pemerintah daerah di lokasi terdampak.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Hadi, sudah memulai tahap pemulihan hunian. Pemukiman, dia menilai, menjadi sektor dengan kerugian terbesar. "Itu masih rencana pembangunan wilayah terdampak yang ditargetkan selesai dalam 1-2 bulan."

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Danis Hidayat Sumadilaga, membenarkan bahwa relokasi hunian masyarakat yang hilang akibat pencairan tanah alias li­­kuifaksi, tengah berjalan. Namun, kata Danis, kebutuhan pemulihan yang dihitung Bappenas berbeda dengan estimasi lembaganya.

"Dari kami sebesar Rp 5-6 triliun, tapi ini kan bangunan fisik. Sementara Bappenas hitungannya meliputi kebutuhan ekonomi, usaha berkelanjutan, dan banyak aspek lain," ucap Danis.

Infrastruktur sektor perhubungan pun dipulihkan bertahap. Juru Bicara Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atau AirNav Indonesia, Yohanes Sirait, mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie di Kota Palu sudah normal. Maskapai komersil bisa beroperasi dengan pesawat besar karena landas pacu efektif, yaitu sepanjang 2.250 meter telah diperbaiki.

"Sekarang pergerakan pesawat per hari sampai 150 take off dan landing. Itu termasuk bantuan, tapi sebagian besar untuk penerbangan komersial" kata dia, kemarin.

Adapun Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gus Rional, mengatakan hanya kerusakan kecil yang tersisa di sektor pelabuhan. Saat ini, Pelabuhan Pantoloan di Palu bisa menampung seluruh jenis kapal penumpang dan logistik, sementara Pelabuhan Donggala untuk kapal berukuran di bawah 60 meter.

"Hanya crane pelabuhan yang masih dibenahi, tapi karena kapal juga punya fasilitas sejenis, bongkar muat tak bermasalah," katanya pada Tempo.

Simak berita tentang Bappenas hanya di Tempo.co

YOHANES PASKALIS PAE DALE | AHMAD FAIZ IBNU SANI






Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

1 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

3 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

5 hari lalu

Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

Jokowi menunjuk Bappenas Suharso Monoarfa jadi koordinator pelaksana di Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran SDGs


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

12 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.


Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

12 hari lalu

Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

Menkominfo Johnny G. Plate bertemu dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen.


RI Bisa Menjadi Negara Maju di 2045, Bappenas: Jika Tiap Tahun Ekonomi Tumbuh 7 Persen

16 hari lalu

RI Bisa Menjadi Negara Maju di 2045, Bappenas: Jika Tiap Tahun Ekonomi Tumbuh 7 Persen

Bappenas menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata setiap tahun harus mencapai 6 hingga 7 persen secara tahunan agar menjadi negara maju.


PPP Tak Akan Desak Suharso Monoarfa Mundur dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

19 hari lalu

PPP Tak Akan Desak Suharso Monoarfa Mundur dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

PPP tidak akan mendesak Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.


Terpopuler Bisnis: Ridwan Kamil Minta Tarif Angkot Tak Naik, Kerugian Makanan Dibuang Rp 551 T Per Tahun

22 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Ridwan Kamil Minta Tarif Angkot Tak Naik, Kerugian Makanan Dibuang Rp 551 T Per Tahun

Efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap tarif angkot menjadi isu yang banyak dibaca di kanal ekonomi dan bisnis.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

23 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

30 hari lalu

Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

Bappenas akui target net zero emission pada 2060 very, very ambitious. BRIN hitung pembiayaan ekonomi hijau Rp 266 triliun per tahun.