Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Sayangkan Perkembangan Teknologi Malah Turunkan Kesehatan

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan keluarga pasien saat kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung, Jawa Barat, 22 Februari 2018. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka memeriksa fasilitas dan pelayanan RSHS, termasuk pembayaran BPJS. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Presiden Joko Widodo berbincang dengan keluarga pasien saat kunjungan kerja ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung, Jawa Barat, 22 Februari 2018. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka memeriksa fasilitas dan pelayanan RSHS, termasuk pembayaran BPJS. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai membengkaknya defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan tak lepas dari perkembangan teknologi yang malah memicu gaya hidup kurang sehat. "Saya mendapatkan data penyakit katastropik mematikan justru terus meningkat," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Balai Sidang Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Baca: Urusan Defisit BPJS Sampai ke Presiden, Jokowi: Kebangetan

Jokowi menyayangkan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi dapat memicu gaya hidup kurang sehat, yang berpotensi menurunkan kesehatan masyarakat. Hal itu sesuai dengan data belanja BPJS Kesehatan yang menunjukkan besarnya jumlah klaim.

Pada 2017, BPJS mencatatkan klaim untuk kasus penyakit jantung Rp 9,25 triliun, klaim pengobatan kanker Rp 3 triliun, klaim gagal ginjal Rp 2,2 triliun, serta penanganan stroke Rp 2,2 triliun. Adapun klaim non-katastropik pada 2017, seperti klaim operasi katarak tercatat Rp 2,6 triliun serta klaim fisioterapi Rp 965 miliar.

Dari data itu, kata Jokowi, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, keperluan menjaga kesehatan dan mencegah penyakit oleh masyarakat sangat utama ketimbang mengobati. "Mempromosikan gaya hidup sehat juga sangat utama agar kualitas sumber daya manusia kita prima, dan masyarakat bisa mengaktualisasikan kapasitasnya untuk membangun bangsa negara ini," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi  menegur dan meminta BPJS Kesehatan mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas. "Mestinya ada manajemen sistem sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh, Jokowi mengajak semua pihak, dengan kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang ada, secara efektif dan efisien memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Ia menegaskan mengetahui dan memahami permasalahan yang terkait dengan BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya. Sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," tuturnya.

Baca: IDI Usul Premi BPJS Kesehatan Dinaikkan untuk Tambal Defisit

Hanya, menurut Jokowi, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat Presiden. "Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun, ini masih kurang lagi. 'Pak, masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun.' Lah, kok, enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

17 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

26 menit lalu

4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya

Terdapat jenis-jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Pekerja Penerima Upah. Berikut perbedaannya.


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

42 menit lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

6 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.