BPJS Defisit, Jokowi Akui Tak Mudah Urus Ribuan Rumah Sakit

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    Suasana ruang tunggu pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tampak normal dan tak ada antrean menular meski harus melayani tambahan rujukan dari Puskesmas setelah terbitnya Berdasarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 soal rujukan berjenjang. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.

    Baca: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

    "Mestinya ada manajemen sistem sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu.

    Presiden mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Jokowi menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

    "Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.

    Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden. "Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," katanya.

    Untuk itu ia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas. Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

    "Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita tidak mudah, jadi jangan gampang komplain," katanya.

    Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.

    Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah. "Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," katanya.

    Jokowi kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan. Dia mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut sehingga setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.

    "Di Papua, di Nabire, nggak ada rencana ke rumah sakit saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol saya mau cek, dan suaranya Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit nggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.

    Baca: Janji Sandiaga Uno Jika Terpilih Soal BPJS Kesehatan

    Namun ia mengaku tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan. "Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi," ujar Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.