Jokowi Diminta Beri Perhatian atas Penyelesaian Sengketa Bandara

Reporter

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tiga dari kiri) menyambangi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta memberikan perhatian pada penyelesaian sengketa pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo agar potensi pelanggaran HAM dalam proses pembangunan dapat diantisipasi.

BACA: Jokowi Akan Hadiri Temu Karya Nasional di Bali

Perhatian dan tindakan segera dari Presiden Jokowi atas nasib warga yang memilih untuk bertahan di di area proyek bandara di Kulon Progo merupakan salah satu upaya pemenuhan dan penghormatan HAM.

BACA: Jokowi Minta Uang Bangun Rumah Korban Gempa Segera Dicairkan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pun diharapkan mengambil skenario yang memungkinkan diterima warga yang menolak bandara karena bagaimanapun merupakan warga negara yang memiliki hak asasi dan harus diperlakukan secara bermartabat.

Munafrizal menuturkan Kapolres Kulon Progo sebaiknya tidak menggunakan pendekatan keamanan.

Sementara untuk warga yang menolak pembangunan bandara, Komnas HAM telah meminta untuk menyiapkan data, seperti sertifikat tanah dan surat keterangan sebagai bahan mediasi agar tidak terdapat tuduhan tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Komnas HAM merekomendasikan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemkab Kulon Progo dan PT Angkasa Pura I untuk segera mencarikan alternatif penyelesaian yang mengedepankan prinsip dan nilai HAM.

Selain itu, Komnas HAM mengupayakan mediasi antara warga yang menolak penggusuran untuk pembangunan bandara di Kulon Progo dan Pemprov DIY, Pemkab Kulon Progo serta PT Angkasa Pura I.

Adapun fakta yang ditemukan Komnas HAM saat melakukan pramediasi adalah terdapat 138 KK yang belum mengambil konsinyasi, 68 KK di antaranya menolak pembangunan bandara di Kulon Progo.

Sebanyak 18 KK memilih tetap tinggal di Masjid Al-Hidayah dan tenda-tenda di sekitar proyek pembangunan bandara dan terdapat anak-anak dalam keluarga tersebut.

Pelanggaran HAM Terkait fakta yang ditemukan tersebut, Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan pihaknya belum menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam sengketa pembangunan bandara di Kulon Progo itu, meski masyarakat yang menolak mempunyai persepsi HAM-nya dilanggar dalam proses pembangunan negara.

"Yang dikatakan masyarakat sudah menjadi suatu gejala pelanggaran HAM. Ini proyek strategis nasional, kami mengingatkan Presiden supaya memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat," ujar Amiruddin.

Ia pun mendorong agar seluruh proyek pembangunan berskala besar dijalankan dengan berstandar HAM.

Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

3 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

4 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

5 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

1 hari lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

2 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

2 hari lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.