Jokowi Diminta Beri Perhatian atas Penyelesaian Sengketa Bandara

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tiga dari kiri) menyambangi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tiga dari kiri) menyambangi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta memberikan perhatian pada penyelesaian sengketa pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo agar potensi pelanggaran HAM dalam proses pembangunan dapat diantisipasi.

    BACA: Jokowi Akan Hadiri Temu Karya Nasional di Bali

    Perhatian dan tindakan segera dari Presiden Jokowi atas nasib warga yang memilih untuk bertahan di di area proyek bandara di Kulon Progo merupakan salah satu upaya pemenuhan dan penghormatan HAM.

    BACA: Jokowi Minta Uang Bangun Rumah Korban Gempa Segera Dicairkan

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pun diharapkan mengambil skenario yang memungkinkan diterima warga yang menolak bandara karena bagaimanapun merupakan warga negara yang memiliki hak asasi dan harus diperlakukan secara bermartabat.

    Munafrizal menuturkan Kapolres Kulon Progo sebaiknya tidak menggunakan pendekatan keamanan.

    Sementara untuk warga yang menolak pembangunan bandara, Komnas HAM telah meminta untuk menyiapkan data, seperti sertifikat tanah dan surat keterangan sebagai bahan mediasi agar tidak terdapat tuduhan tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

    Komnas HAM merekomendasikan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemkab Kulon Progo dan PT Angkasa Pura I untuk segera mencarikan alternatif penyelesaian yang mengedepankan prinsip dan nilai HAM.

    Selain itu, Komnas HAM mengupayakan mediasi antara warga yang menolak penggusuran untuk pembangunan bandara di Kulon Progo dan Pemprov DIY, Pemkab Kulon Progo serta PT Angkasa Pura I.

    Adapun fakta yang ditemukan Komnas HAM saat melakukan pramediasi adalah terdapat 138 KK yang belum mengambil konsinyasi, 68 KK di antaranya menolak pembangunan bandara di Kulon Progo.

    Sebanyak 18 KK memilih tetap tinggal di Masjid Al-Hidayah dan tenda-tenda di sekitar proyek pembangunan bandara dan terdapat anak-anak dalam keluarga tersebut.

    Pelanggaran HAM Terkait fakta yang ditemukan tersebut, Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan pihaknya belum menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam sengketa pembangunan bandara di Kulon Progo itu, meski masyarakat yang menolak mempunyai persepsi HAM-nya dilanggar dalam proses pembangunan negara.

    "Yang dikatakan masyarakat sudah menjadi suatu gejala pelanggaran HAM. Ini proyek strategis nasional, kami mengingatkan Presiden supaya memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat," ujar Amiruddin.

    Ia pun mendorong agar seluruh proyek pembangunan berskala besar dijalankan dengan berstandar HAM.

    Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.