Fadli Zon: Amnesti Data Pangan Penting, Ini Alasannya

Reporter

Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat ditemui di tengah acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Fadli Zon menekankan pentingnya amnesti data pada peringatan Hari Pangan Sedunia sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

BACA: Jagung Diduga Langka: Beda Kementan, Beda Pula Satgas Pangan

"Di Hari Pangan Sedunia, yang diperingati tiap 16 Oktober, sangat penting untuk kembali mengingat kebijakan 'data amnesty' sebagai salah satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan," kata Ketua HKTI Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut dia, tanpa ada konsolidasi data, maka tidak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar. Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa masalah data ini sangatlah penting.

"Kita tidak pernah sinkron jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya," paparnya.

Politisi Gerindra itu berpendapat bahwa fenomena kekacauan data terindikasi dari adanya perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain. "Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian," ucapnya.

BACA: Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Puluhan Mahasiswa Minta Fadli Zon Diperiksa

Ia menyebutkan, pada Januari 2018 lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras surplus, tapi Kementerian Perdagangan ternyata menyatakan perlu impor beras.

Fadli mengingatkan bahwa bila datanya saja sudah tidak akurat maka bagaimana akan dapat dirumuskan sebuah kebijakan publik yang tepat. "Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau amnesti data.

Kebijakan itu, jelas dia, mirip kebijakan amnesti pajak sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data perlu diatur.

"Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian," tuturnya.

Sesudah adanya data baru, maka Fadli menegaskan agar siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.

Ia berkesimpulan bahwa amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian, karena tanpa adanya amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi.

"Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sebagai Ketum HKTI saya ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya 'data amnesty' untuk memperbaiki kebijakan pangan kita. Selamat Hari Pangan Sedunia 2018," pungkas Fadli Zon.

ANTARA






West Java Investment Summit, Ridwan Kamil Tawarkan Investasi Pangan dan Energi Terbarukan

19 jam lalu

West Java Investment Summit, Ridwan Kamil Tawarkan Investasi Pangan dan Energi Terbarukan

Jawa Barat menawarkan investasi pangan dan energi baru terbarukan dalam West Java Investment Summit (WIJS) 2022 yang dibuka di Bandung.


Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

Anggota DPR Fadli Zon berharap segera ada pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.


Anies Baswedan Gratiskan Pajak Tanah yang Dimanfaatkan untuk Bertani dan Beternak

1 hari lalu

Anies Baswedan Gratiskan Pajak Tanah yang Dimanfaatkan untuk Bertani dan Beternak

Anies Baswedan mengatakan kebijakan bebas pajak tanah pertanian ini supaya orang memanfaatkan lahan kosongnya untuk bertani dan beternak.


Hadapi Potensi Resesi, Anies Baswedan Sebut DKI Jakarta Teken MoU dengan 11 Daerah

1 hari lalu

Hadapi Potensi Resesi, Anies Baswedan Sebut DKI Jakarta Teken MoU dengan 11 Daerah

Anies Baswedan berharap kerja sama ini bakal menggerakkan perekonomian domestik.


BRIN Kembangkan 61 Teknologi, Ada yang untuk Memperlambat Kematangan Pisang

1 hari lalu

BRIN Kembangkan 61 Teknologi, Ada yang untuk Memperlambat Kematangan Pisang

BRIN mengembangkan teknologi untuk memperpanjang umur komoditas hortikultura.


Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

1 hari lalu

Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

Fadli Zon membela komika Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri yang dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR Hillary Brigitta Lasut


Sebut Kondisi Global Sangat Gelap, Bahlil Uraikan Banyaknya Fakta Ketidakpastian

2 hari lalu

Sebut Kondisi Global Sangat Gelap, Bahlil Uraikan Banyaknya Fakta Ketidakpastian

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi global saat ini sangat gelap.


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

3 hari lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

3 hari lalu

Pemerintah Diminta Jaga Inflasi Pangan Tak Melebihi 5 Persen agar Target Inflasi Nasional Tercapai

Inflasi pangan yang terjaga di kisaran 5 persen dapat membuat target inflasi nasional yang sebesar plus minus 4 persen di 2022 tercapai.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

4 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.