Bangun Kota Palu Baru, Pemerintah Terus Kumpulkan Dana Hibah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran untuk pembangunan kembali Kota Palu yang sebesar Rp 6 triliun akan berasal dari kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hibah. Namun ia menyampaikan pemerintah juga masih terus mengumpulkan dana dari pos hibah.

Baca: Jepang Gelontorkan Hibah Rp 323 miliar untuk 6 Pulau Terluar RI

"Hibah untuk yang ke depan ini yang masih dikumpulkan," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pemerintah, menurut Bambang, sebenarnya mendapat pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang masing-masing memberikan US$ 1 miliar atau Rp 15 triliun. Untuk pembangunan 'Kota Palu Baru', bisa mengambil dari pinjaman ini.

"Yang kita lihat kemarin itu adalah komitmen pinjaman dari ADB dan World Bank, tetapi sekali lagi pemakaiannya tergantung kepada kebutuhan kita," ucap Bambang.

Bambang menuturkan pemerintah tetap membuka diri bagi siapapun yang ingin memberikan hibah terkait pembangunan Kota Palu ini. Adapun pemanfaatannya nanti tetap dikombinasikan dengan APBN. "Tentunya harus ada dari APBN jadi ini kombinasi dari APBN dan non-APBN," katanya.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan kembali Kota Palu ini akan selesai dalam waktu dua tahun. "Tahun 2020 mudah-mudahan selesai semua," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memperkirakan pembangunan kembali Kota Palu (Sulawesi Tengah) setelah bencana gempa bumi membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun - Rp6 triliun.

Basuki menyatakan alokasi anggaran pembangunan Kota Palu Baru, menunggu rencana induk (masterplan) yang akan disusun dan diharapkan selesai pada akhir 2018.

Baca: PUPR Hibahkan Aset Jalan Lingkungan Senilai Rp 131,38 M ke Pemda

Menurut Basuki, pembangunan Kota Palu tidak mungkin lagi dibangun di wilayah lama karena adanya potensi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. "Sehingga sudah tidak mungkin dibangun di tempat semula," katanya, kemarin. Adapun pembangunan Kota Palu yang baru tersebut dipertimbangkan dilakukan di wilayah yang dekat dengan Kota Palu yaitu Duyu, Tondo, dan Pembewe.

Simak berita menarik lainnya terkait hibah hanya di Tempo.co.






Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

17 jam lalu

Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan


DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

18 jam lalu

DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

Setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang


G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

19 jam lalu

G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM


Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

19 jam lalu

Bagian dari Sherpa Track, Bapennas Angkat Empat Prioritas di DWG

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010


Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

21 jam lalu

Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar dalam APBN 2023.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

1 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

1 hari lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

1 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

1 hari lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

1 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.