Janji Sandiaga Uno Jika Terpilih Soal BPJS Kesehatan

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kiri) bersama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (kedua kiri) melayani makan gratis untuk dhuafa saat berkunjung ke PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen menambah iuran pemerintah untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Upaya ini dilakukan agar keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit seperti yang saat ini terjadi, tidak lagi terulang.

Baca juga: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

"Jangan sampai BPJS seperti asuransi kesehatan konvensional, tapi harus jadi manifestasi ekonomi jaminan sosial," kata koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Sandiaga Uno, kata Dahnil, memiliki pengalaman panjang mengurus korporasi sakit kembali sehat. Melalui pengalaman ini, Sandi akan fokus memperbaiki layanan kesehatan hingga kesejahteraan dokter dan perawat, melalui reformasi tata kelola BPJS. "Sambil membenahi kedisiplinan peserta BPJS untuk membayar iuran," ujarnya.

Saat ini, pemerintah setiap tahun menggelontorkan dana untuk menambal seluruh iuran dari peserta BPJS Kesehatan, kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka ini adalah peserta jaminan kesehatan dari kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ada juga PBI oleh APBD," kata Menurut Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaifuddin.

Sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang digelontorkan setiap tahunnya berubah-ubah, tergantung jumlah PBI setiap tahunnya. Menurut Arief, perhitungan jumlahnya sederhana yaitu tinggal mengalikan besaran iuran PBI dengan jumlah peserta PBI. Besaran iuran PBI saat ini yaitu Rp 23 ribu per orang per bulan dan jumlah terbaru yaitu 92,2 juta orang. Maka dalam satu tahun, iuran pemerintah untuk PBI ini sekurang-kurangnya mencapai Rp 25,4 triliun.

Besaran iuran Rp 23 ribu ini sebenarnya telah mengalami kenaikan 19.6 persen pada 12 Maret 2016 dari sebelumnya yang hanya Rp 19.225. Tapi sampai saat itu atau 2 tahun 6 bulan setelah itu tidak ada terdengar kepastian untuk menaikkan besaran iuran ini. "Harusnya iuran saja yang dinaikkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa iuran BPJS Kesehatan bisa dievaluasi dua tahun sekali," Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, awal September 2018.

Besaran iuran yang tak kunjung naik ini, baik PBI maupun non-PBI yang ditanggung langsung peserta, ditengarai menjadi penyebab defisit BPJS Kesehatan hingga Rp 9 triliun tahun ini, Selain itu, BPJS Kesehatan juga kelabakan karena jumlah iuran tak sebanding dengan biaya klaim kesehatan peserta. Walhasil, tak sedikit perwakilan BPJS Kesehatan di berbagai daerah menunggak ke rumah sakit.

Meski begitu, sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah untuk menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan tersebut. "Ya, semuanya masih dikalkulasi, semuanya," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 September 2018.

ANTARA






BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

52 menit lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

2 jam lalu

Rangkaian Acara Muhammadiyah Expo di Yogyakarta, Dari Pengajian Hingga Bazar

Muhammadiyah Jogja Expo 2022 ini juga difokuskan sebagai syiar Muktamar sekaligus ajang silaturahmi.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

3 jam lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

3 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

5 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

6 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

7 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

8 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.