Pejabat Bekasi Tersandung Izin Meikarta, Bupati: Kaget Pastinya

Dunia di Meikarta

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku terkejut mendapatkan kabar anak buahnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait perizinan proyek Meikarta, pada Ahad, 14 Oktober 2018. "Kaget pastinya, prihatin," kata Neneng ketika ditemui wartawan di Plasa Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin, 15 Oktober 2018.

Baca: Banyak Isu Negatif Soal Meikarta, Begini Penjelasan Mochtar Riady

KPK menangkap sedikitnya 10 orang baik pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT). Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. Diduga kasus yang sedang ditangani terkait perizinan properti.

Usai penangkapan itu, sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bekasi disegel. Satu diantaranya adalah ruang Kepala Dinas yang dijabat oleh Jamaludin. Stiker bertulisan KPK dan garis pengaman warna merah menempel di sejumlah pintu dan jendela.

Neneng mengaku mendapatkan kabar penangkapan anak buahnya ketika sedang di rumah bersama dengan keluarga kemarin malam selepas salat maghrib. Awalnya, Neneng mengaku mendapatkan informasi tersebut melalui internet. "Kemudian Pak Sekda (Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju) menghubungi ada penggeledahan," kata Neneng.

Usai peristiwa ini, sebagai kepala daerah di Kabupaten Bekasi, Neneng menyatakan bahwa sebagai pemimpin pastinya memiliki risiko. Karena itu, politisi asal Partai Golkar ini ingin tetap bekerja dengan baik. "Yang penting berusaha yang terbaik," ujarnya.

Seperti diketahui, proyek Meikarta hingga kini masih terbelit sejumlah masalah. Beberapa masalah di antaranya adalah isu perizinan, proyek yang mangkrak, serta isu utang vendor yang tidak dibayar yang masih berlangsung di PKPU.

Sebelumnya CEO Lippo Group James Riady menyatakan masalah perizinan tidak menghalangi perusahaan tetap meneruskan pembangunan kota baru seluas 5.400 hektare tersebut. Lippo Group menyebutkan semua perizinan pembangunan dan penyesuaian tata ruang atas proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, masih terus dilakukan mengikuti prosedur. 

Selain itu, James mengakui, tahap pertama pembangunan Meikarta memang sempat terhambat aturan tata ruang dari pemerintah. Meskipun begitu, dia tidak menjadikan hal tersebut kendala yang menghambat pembangunan proyek paling ambisius Lippo Group itu.

Baca: Lippo Jamin Pembangunan Meikarta Berlanjut Sesuai Rencana

“Tahap pertama Meikarta pasti ada masalah. Nah, yang dibicarakan itu, yang tahap berapa? Itu tahap 1, 2, 3, on going terus. Tahap 1 semua yang kita bangun sudah selesai,” tutur James, di Hotel Aryaduta, Selasa, 20 Maret 2018.






Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

15 menit lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

1 jam lalu

DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

Menurut Roy, buku itu telah menyampaikan upaya kriminalisasi yang ditujukan terhadap Lukas Enembe. Ia juga tidak akan menghubungi Paulus soal somasi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

3 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

3 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

8 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

14 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

20 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

20 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

21 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

21 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?