TEMPO.CO, Jakarta - Tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf berang dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut sistem ekonomi di Indonesia saat ini tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.
Baca: Kata Tim Jokowi Soal Harga Nasi Ayam Sandiaga Uno
Baca Juga:
"Evaluasi kritis bahkan cenderung utopis yang dituduhkan oleh Pak Prabowo bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini melebihi neo-liberal dan dikatakan ekonomi kebodohan hanyalah klaim sepihak tanpa dasar," ujar Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto lewat keterangannya pada Jumat, 12 Oktober 2018.
Menurut Hasto, sejarah mencatat, bahwa reformasi lahir karena koreksi atas sistem yang otoriter dimana ekonomi kekuasaan saat itu hanya didominasi kroni Soeharto. "Pak Prabowo memahami hal ini dan segala akibatnya tidak bisa cuci tangan," ujar Hasto.
Untuk itu, lanjut dia, timses Jokowi siap adu debat ihwal konsepsi ekonomi Indonesia yang dibangun Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam empat tahun belakangan. “Saya memastikan bahwa serangan Pak Prabowo ke Pak Jokowi tersebut akan menimbulkan serangan balik dari rakyat. Sebab pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," ujar Hasto.
Tim Jokowi, lanjut Hasto, sangat tidak rela sistem ekonomi saat ini disebut ekonomi kebodohan. "Sebab pada saat yang sama, Prabowo beretorika tentang Make Indonesia Great Again," ujar dia.
Prabowo Subianto mengkritik berbagai hal terkait perekonomian Indonesia dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin di Pondok Gede Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2018.
Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut. Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat. Mengutip dari data Bank Dunia, Prabowo menyebut 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.
Prabowo juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.
