Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak para investor swasta untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Dua proyek yang ditawarkan oleh Budi Karya tersebut adalah pembangunan Bandara Komodo, Labuan Bajo dan jalur kereta api Makassar - Pare Pare.
Baca juga: Ikuti Sri Mulyani, Menhub Akan Asuransikan Bandara dan Pelabuhan
“Kami memberikan prioritas lebih pada pembangunan Bandara Komodo Labuan Bajo karena termasuk salah satu tujuan pariwisata yang diunggulkan untuk menarik turis asing dan domestik,” kata Budi Karya BKPM – HSBC Infrastructure Forum bertajuk “Investing In Indonesia’s Growth Ambition” di Denpasar, Bali Kamis, 11 Oktober 2018.
Menurut Budi, pengembangan konektivitas perkeretaapian dan bandara merupakan prioritas karena sangat penting dalam distribusi semen yang diproduksi oleh 3 perusahaan semen di pulau tersebut ke pelabuhan utama di Sulawesi.
Adapun pernyataan Budi tersebut disampaikan di sela Pertemuan IMF-World Bank yang digelar di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengelar acara Indonesia Infrastructure Forum 2018. Dalam acara tersebut Pemerintah Indonesia menawarkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lingkup proyek jalur kereta Makassar - Pare-Pare, adalah berupa pengoperasian, pemeliharaan jalur kereta api berikut prasarana pendukungnya, serta pembangunan jalur kereta api ke pabrik Semen Tonasa dan Bosowa. Proyek ini bernilai Rp. 1,1 triliun yang ditawarkan dengan skema Availability Payment.
Sedangkan, Proyek Bandara Komodo bernilai Rp 1,1 triliun yang mencakup penambahan panjang runway dan pengembangan terminal. Hal ini dilakukan untuk dapat menampung pesawat sekelas B 737. Saat ini, kedua proyek sedang dalam proses penyiapan dan proses untuk mendapatkan penjaminan dari PT PII.
Budi Karya menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dana sekitar Rp 1.150 triliun. Tetapi APBN hanya mampu menyediakan kurang lebih setengahnya. Karena itu, Pemerintah membutuhkan partisipasi dari pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan.
Pemerintah menawarkan beberapa skema dalam pembiayaan bersama swasta ini, seperti Public Private Partnership (PPP)/kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau yang dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, Budi Karya juga menawarkan proyek-proyek lain di sektor transportasi seperti, Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Anggrek, pengembangan TOD Poris Plawad, LRT dan BRT Medan, Tram Surabaya, pengembangan Bandung Raya Metropolitan monorail, Kuala Namu International Airport, Lombok Internasional Airport, Soekarno Hatta Internasional Airport 2.
Adapula proyek Cargo Village Soekarno Hatta International Airport, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Kijing, TOD Jati Jajar, Proving ground BPLJSKB Bekasi, Jakarta elevated loopline, dan Mass Rapid Transit (MRT) service extension Jakarta- Lebak Bulus.
Budi menuturkan untuk membantu investor berinvestasi, Kementerian Perhubungan telah melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang ada. “Salah satunya adalah kami mempersilahkan operator swasta untuk mengelola sejumlah pelabuhan milik Kementerian supaya penggunaan aset negara menjadi lebih produktif dalam mendukung dunia industri,” tuturnya.
Kerja sama tersebut, kata Menhub, dilakukan agar operator tidak hanya dapat meningkatkan jumlah penumpang tapi juga untuk transfer pengetahuan dan teknologi bandara. Diharapkan melalui langkah itu, bisa mendukung transportasi Indonesia semakin efisien.
