Selasa, 23 Oktober 2018

Ini Sebab Pesawat Delegasi IMF AS Bisa Parkir di Bandara Bali

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pesawat. Fodors.com

    Ilustrasi pesawat. Fodors.com

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I (Persero) menyediakan area parkir di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, bagi pesawat delegasi Amerika Serikat non-VVIP yang menjadi peserta pertemuan tahunan IMF - World Bank2018. Padahal, panitia pelaksana jauh-jauh hari telah menetapkan bahwa hanya pesawat delegasi VVIP sekelas presiden dan kepala negara yang bisa parkir bandara ini.

    BACA: IMF dan World Bank Luncurkan Kaidah Penyusunan Kebijakan Fintech

    Menurut Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhititawan, delegasi Amerika ini mengirimkan surat permohonan kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Ngurah Rai yang saat ini dijabat oleh Kolonel Pnb Wayan Superman. Kemudian, Komunitas bandara langsung menindaklanjuti permohonan tersebut. "Info yang saya peroleh, kami akomodir permintaan tersebut," kata dia saat dihubungi, Kamis, 11 Oktober 2018.

    Handy mengatakan, Komandan Pangkalan merupakan bagian dari penanggungjawab operasional dan keamanan di Bandara Ngurah Rai. Sedangkan, otoritas bandara yang dikelola Angkasa Pura I berada di bawah Kementerian Perhubungan. Akan tetapi, kata dia, keputusan untuk menampung permintaan delegasi Amerika tersebut melibatkan banyak pihak. "AP1 (Angkasa Pura I), TNI AU, Otban IV, Airnav, Kemenko Maritim," ujarnya.

    BACA: Bos IMF Sebut Perekonomian RI Luar Biasa, Ini Sebabnya

    Sebelumnya, delegasi Amerika Serikat dikabarkan meminta kepada Angkasa Pura I agar bisa memarkirkan pesawat di Bandara Ngurah Rai. Permintaan itu ditolak oleh Angkasa Pura I karena bukan delegasi VVIP. Delegasi itu pun disebut melapor ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sehingga Luhut bersurat kepada Angkasa Pura I terkait laporan itu.

    Di sisi lain, tim IMF dan World Bank sempat khawatir dengan keamanan Bali sebagai tuan rumah pertemuan tahunan. Dikutip dari Majalah Tempo edisi 8 Oktober 2018,
    kekhawatiran muncul ketika gempa mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Juli lalu. Untuk menilai kelayakan bangunan semua gedung di Bali setelah gempa, Sekretariat IMF-World Bank mengirimkan tim penyurvei independen. 

    Setelah gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, panitia nasional pun menggelar simulasi penyelamatan saat bencana terburuk terjadi untuk meyakinkan Sekretariat IMF-World Bank. Merujuk pada standar The Federal Reserve, apabila infrastruktur Bali hancur, helikopter yang membawa korban harus bisa terbang kembali ke Amerika Serikat dalam waktu kurang dari sepuluh jam.

    Handy tak menampik bahwa bencana alam adalah salah satu pertimbangan sehingga delegasi Amerika diberi akomodasi tersebut, meski bukan delegasi VVIP. "Pertimbangan dari berbagai macam, bukan hanya sisi keamanan semata," ujarnya. Bahkan tak hanya Amerika, Handy menyebut pesawat delegasi Turki juga mendapat akomadasi yang sama.

    Angkasa Pura I, kata dia, berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi para delegasi pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018. Keberhasilan pelaksanaan acara, menurut dia adalah juga merupakan keberhasilan bangsa Indonesia.

    Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto menyerahkan persoalan ini kepada Angkasa Pura I. Sebab, kata dia, Airnav hanya bertugas untuk mengatur pergerakan pesawat delegasi, bukan slot parkir di Bandara Ngurah Rai. "Apron Movement Control bandara yang koordinasi, dengan Paspampres maupun TNI AU," ujarnya.

    Staf Khusus Luhut Binsar Pandjaitan, Atmadji Sumarkidjo mengatakan bahwa tidak ada permintaan dari delegasi Amerika Serikat ke Luhut seperti kabar tersebut. "Pak Luhut tidak sampai mengurus hal teknis seperti itu," ujarnya. Dalam rapat evaluasi harian IMF - World Bank yang dipimpin Luhut pun, kata dia, tidak pernah juga ada pembahasan soal permintaan dari delegasi Amerika Serikat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.