Menteri PUPR Keluhkan Dana Mitigasi Bencana PBB yang Masih Kecil

Presiden Jokowi (kedua kanan), didampingi Menkopolhukam Wiranto (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri), mengunjungi lokasi gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Ahad, 30 September 2018. ANTARA/Biropers-Kris

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai pendanaan internasional untuk mitigasi bencana dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction harus ditingkatkan. Sendai Framework adalah sebuah kesepakatan pendanaan antara negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015 untuk mengurangi dampak bencana alam.

Baca: Bappenas: Peta Bencana Perlu Jadi Acuan Perencanaan Wilayah

Saat ini, kata Basuki, mayoritas atau sebanyak 90 persen bantuan internasional dalam kesepakatan itu ditujukan untuk penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. "Sementara dana untuk mencegah dan mempersiapkan apabila terjadi bencana masih kecil hanya 10 persen," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.

Pernyataan itu disampaikan Basuki saat menjadi pembicara kepada perwakilan negara lain dalam High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia di gelaran IMF-World Bank 2018. Menurut Basuki, pendanaan untuk mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan lewat pembangunan bendungan, normalisasi sungai dan pengaman pantai harus dilihat sebagai invetasi masa depan. "Bukan dimaknai sebagai biaya saja."

Dua bencana alam besar terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir yaitu Gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Gempa berikut Tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan dana Cadangan Bencana Alam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 2,1 triliun untuk operasi tanggap darurat, bantuan logistik, hingga bantuan perbaikan rumah rusak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa selama sumber pemdanaan bencana selama ini memang masih kurang. Walhasil, apabila terjadi bencana alam, maka semuanya dibebankan kepada APBN atau dari bantuan. Acara diskusi di IMF - World bank ini pun menjadi saat yang tepat untuk mencari solusi mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal tetap terjaga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dana rehabilitasi bencana memang tidak bisa hanya mengandalkan APBN yang juga sudah dialokasikan untuk belanja rutin dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pembiayaan alternatif salah satunya melalui asuransi risiko bencana.

Baca: Sri Mulyani Usul Pertemuan IMF - World Bank Bahas Triasuransi

Saat ini, Sri Mulyani menilai pemahaman dan minat masyarakat dan pemerintah daerah terhadap asuransi bencana masih kurang. Padahal aset yang terlindung asuransi akan lebih cepat dibangun kembali karena tidak bergantung pada APBN maupun bantuan pihak lain. "Tahun 2019 kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," ujarnya.

Simak berita lainnya terkait bencana hanya di Tempo.co.






Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

3 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

4 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


WFP Ingatkan 50 Juta Orang di Dunia di Ambang Kelaparan

4 hari lalu

WFP Ingatkan 50 Juta Orang di Dunia di Ambang Kelaparan

50 juta orang di dunia diambang kelaparan sehingga bantuan amat dibutuhkan demi menghindari kekacauan.


Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

6 hari lalu

Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang alami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia


Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

7 hari lalu

Setelah Pemakaman Ratu Elizabeth II, Liz Truss akan Tampil Perdana di PBB

Perang di Ukraina akan menjadi pesan utama Liz Truss ketika dia membuat pidato debutnya di Sidang umum PBB.


RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

7 hari lalu

RI Dukung PBB Awasi Pasokan Pangan dari Ukraina dan Rusia

Indonesia mendukung implementasi kesepakatan Black Sea Initiative (BSI) mengenai ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina.


Retno Marsudi dan Antonio Guterres Bahas Myanmar

9 hari lalu

Retno Marsudi dan Antonio Guterres Bahas Myanmar

Retno Marsudi membahas soal krisis di Myanmar dalam pertemuan dengan Antonio Guterres di New York.


22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

9 hari lalu

22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengumumkan sebanyak 22 dari 40 kecamatan di daerah itu berpotensi terjadi pergeseran tanah.


Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

11 hari lalu

Menkominfo Bertemu dengan Dubes Denmark Bahas Kerja Sama Penanganan Bencana

Menkominfo Johnny G. Plate bertemu dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen.


Imam Mahdi Palsu Dicokok Polda Riau, Modus Ada Bencana Besar Dunia Minta Dicarikan Perawan

11 hari lalu

Imam Mahdi Palsu Dicokok Polda Riau, Modus Ada Bencana Besar Dunia Minta Dicarikan Perawan

WAM, Imam Mahdi palsu diringkus Polda Riau atas penistaan agama, penyebaran berita bohong, perundungan anak di bawah umur hingga narkoba.