Bank Dunia Kritik Dana Investasi untuk SDM RI Belum Dioptimalkan

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani memperhatikan pembicaraan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dengan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde sebelum pertemuan tahunan Komite Pembangunan IMF/Bank Dunia di Washington, AS, 8 Oktober 2016. REUTERS/Yuri Gripas

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Bank Dunia Grup, Jim Yong Kim, mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendorong kapasitas sumber daya manusia (SDM) di antaranya melalui anggaran pendidikan. “Indonesia termasuk negara yang cepat dalam menindak isu human capital. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari pemerintah juga cukup tinggi,” kata Jim dalam konferensi pers pertemuan IMF - World Bank, Nusa Dua, Kamis, 11 Oktober 2018.

Baca: Cina Melambat, Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Asia Timur

Jim menyebutkan fakta bahwa PDB per kapita Indonesia naik dari US$ 785 pada tahun 2000 hingga lebih dari US$ 3.800 pada 2017 merupakan hal yang menggembirakan. Selain itu, tingkat kemiskinan juga berkurang hampir setengahnya menjadi 9,8 persen dari 19,1 persen pada 2000. “Kami yakin negara ini dapat melanjutkan laju ekonominya,” kata Jim.

Meski begitu, Indonesia kini berada di peringkat ke-87 dari 157 negara dalam indeks modal manusia (Human Capital Index atau HCI). Ia meminta pemerintah tetap melanjutkan investasi untuk sumber daya manusia atau SDM meski hasil yang diharapkan belum setara dengan anggaran pemerintah yang dikeluarkan.

Dari pengamatannya, Jim mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu hasil dari anggaran yang besar tersebut masih belum cukup optimal. Saat ini Bank Dunia dan Indonesia masih bekerja sama untuk memaksimalkan hasil yang dapat dicapai dalam SDM dengan investasi yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut.

Jim juga menjelaskan bahwa investasi untuk SDM menjadi penting karena perkembangan teknologi yang cepat sekarang ini dipastikan dapat menggantikan pekerjaan manusia yang memiliki keterampilan rendah. “Jika kita memutuskan untuk tidak memberikan investasi ke dalam SDM, hal itu bisa membuat kerusakan karena pekerjaan nantinya dapat tergantikan oleh otomatisasi,” tutur Jim.

Di dalam laporan Human Capital Index yang diluncurkan oleh Bank Dunia hari ini ditunjukkan bahwa 56 persen anak-anak yang lahir pada hari ini di seluruh dunia akan kehilangan lebih dari setengah potensi pendapatan seumur hidup. Hal ini terjadi jika pemerintah tidak memberikan investasi yang efektif untuk kesehatan, pendidikan, dan kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja di masa depan. “Bagi masyarakat miskin, human capital seringkali menjadi satus-satunya modal yang dimiliki,” kata Jim.

Baca: Presiden Bank Dunia Akan Hadir di Pertemuan IMF Hari Ini

Bank Dunia juga mengingatkan bahwa ancaman yang bersifat jangka panjang untuk perekonomian harus diperhatikan dari sekarang. Selain memperhatikan risiko jangka pendek seperti volatilitas pasar keuangan dan tensi dagang, dunia tetap harus memperhatikan isu yang dampaknya tidak dapat dilihat dalam waktu dekat seperti pemanasan global dan investasi untuk SDM.

BISNIS






Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Baru Rp 8 Triliun untuk Ukraina

6 jam lalu

Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Baru Rp 8 Triliun untuk Ukraina

Ukraina mendapat pendanaan baru dari Bank Dunia untuk rekonstruksi pasca-perang dengan Rusia.


Bahlil Ungkap Cara Merayu Wavin Batal Investasi di Vietnam dan Bangun Pabrik Pipa di Indonesia

7 jam lalu

Bahlil Ungkap Cara Merayu Wavin Batal Investasi di Vietnam dan Bangun Pabrik Pipa di Indonesia

Bahlil membeberkan bahwa Wavin B.V. sebelumnya berencana melakukan investasi pembangunan pabrik pipa tersebut di negara lain, termasuk Vietnam.


Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

7 jam lalu

Jokowi: Meski Dunia Krisis, Indonesia Masih Dipercaya Perusahaan Besar Dunia

Jokowi mengatakan Indonesia masih dipercaya perusahaan-perusahaan besar dunia sebagai tujuan investasi meskipun terjadi krisis finansial global.


Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

7 jam lalu

Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa Wavin Terbesar di Dunia: Tak Mudah Gaet Investasi

Jokowi meresmikan groundbreaking pabrik pipa milik Wavin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wavin Orbia asal Belanda, di Kawasan Industri Batang.


Siang Ini Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa di Batang

9 jam lalu

Siang Ini Jokowi Groundbreaking Pabrik Pipa di Batang

Jokowi siang ini akan terbang menuju Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.


Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

13 jam lalu

Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

Claudia Kolonas, pendiri sekaligus CEO Pluang bukan sosok yang asing di industri keuangan non-bank di Indonesia. Simak profil lengkapnya berikut ini.


Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

17 jam lalu

Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

Bahlil Lahadalia menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah faktor yang sangat mempengaruhi investor menanamkan modal.


CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

1 hari lalu

CORE: Garis Kemiskinan Perlu Dikoreksi untuk Mencerminkan Kondisi Riil Kalangan Bawah

Faisal menjelaskan, yang menjadi basis perhitungan garis kemiskinan dari Bank Dunia adalah purchasing power parity.


Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

1 hari lalu

Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

Ada tiga cara yang dapat anda amati dalam menganalisis angka kemiskinan di Indonesia. Yakni dari tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.


Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

1 hari lalu

Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

Ekonom mengungkapkan dampak pemerintah tidak ikut merevisi standar garis kemiskinan Bank Dunia atau World Bank.