Marak Uang Jaminan Kontainer, Permenhub Perlu Segera Diterbitkan

Ilustrasi kontainer Hanjin Shipping. Wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch menyarankan pengaturan dan penghapusan uang jaminan kontainer diperlukan aturan setingkat Peraturan Menteri Perhubungan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

BACA: Pendukung Najib Razak Razak Galang Dana Bayar Uang Jaminan

Achmad Ridwan Tento, Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch atau IMLOW, mengemukakan peniadaan uang jaminan kontainer yang dikutip perusahaan pelayaran asing/ekspor impor di Indonesia telah masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Namun sayangnya, implementasi paket kebijakan itu hanya direspon oleh Kemenhub melalui terbitnya surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub," ujarnya kepada Bisnis, Rabu, 10 Oktober 2018.

BACA: Menhub Sebut Pekan Depan Pesawat Besar Bisa Mendarat di Palu

Pada 19 Mei 2017, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No UM.003/40/II/DJPL-17 tentang penghapusan kutipan uang jaminan kontainer. Aturan itu mengecualikan hanya bagi barang yang berpotensi merusak kontainer atau penerima barang yang baru menggunakan jasa perusahaan pelayaran.

Namun, imbuhnya, praktik di lapangan masih ada keluhan pemilik barang impor lantaran sebagian pelayaran masih mengutip uang jaminan kontainer tersebut saat menebus dokumen delivery order di Pelayaran.

"Kami melihatnya SE Dirjen Hubla Kemenhub itu tidak cukup ampuh dilapangan lantaran sebagian pelayaran hanya menganggapnya sebagai himbauan dan guidance internal. Kalau mau tegas harus lewat PM [peraturan menteri] bila memungkinkan. Apalagi ini merupakan implementasi dari paket kebijakan ekonomi XV," ucapnya.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengungkapkan, di Pelabuhan Tanjung Priok saja banyak terjadi sengketa antara perusahaan forwarder dan perusahaan pelayaran akibat kutipan uang jaminan kontainer.

Oleh karena itu, sejak awal ALFI mendesak agar aturan soal uang jaminan kontainer itu lebih kuat dan tegas lewat aturan Menteri bukan SE Dirjen.

Baca berita tentang uang jaminan lainnya di Tempo.co.

"Kami menerima laporan dari anggota di Priok beberapa forwarder bahkan menempuh proses hukum karena masih dikutip uang jaminan kontainer," ujarnya.

BISNIS






Jalan Panjang Bandara Banyuwangi, Perlu 3 Bupati Banyuwangi Menuntaskannya

15 hari lalu

Jalan Panjang Bandara Banyuwangi, Perlu 3 Bupati Banyuwangi Menuntaskannya

Bandara Blimbingsari yang kemudian diubah nama menjadi Bandara Banyuwangi ini, punya kisah panjang hingga perlu 3 Bupati Banyuwangi menuntaskannya.


Tarif Ojek Online Naik Mulai Hari Ini, Simak Besarannya

21 hari lalu

Tarif Ojek Online Naik Mulai Hari Ini, Simak Besarannya

Tarif ojek online naik 8-13 persen untuk semua zonasi.


Banyak Pelabuhan Eksklusif, Menhub Minta Swasta Bentuk Badan Usaha Pelabuhan

51 hari lalu

Banyak Pelabuhan Eksklusif, Menhub Minta Swasta Bentuk Badan Usaha Pelabuhan

Budi Karya menuturkan pelabuhan yang statusnya dikelola BUP dapat digunakan untuk kepentingan umum dan mudah dikontrol.


Setelah Pengalihan ke Bandara Kualanamu, Apa Kabar Bandara Polonia Medan Sekarang?

26 Juli 2022

Setelah Pengalihan ke Bandara Kualanamu, Apa Kabar Bandara Polonia Medan Sekarang?

Setelah diresmikannya Bandara Kualanamu pada 25 Juli 2013 lalu, maka Bandara Polonia di Medan yang awalnya beroperasi pun dialihkan.


Menhub Minta Penumpang Naik Kereta Bandara YIA: Lebih Cepat, Harga Terjangkau

11 Juli 2022

Menhub Minta Penumpang Naik Kereta Bandara YIA: Lebih Cepat, Harga Terjangkau

Waktu tempuh kereta bandara dari YIA menuju Kota Yogyakarta atau sebaliknya 20 menit.


Menhub Pastikan Jalur KRL Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022

26 Mei 2022

Menhub Pastikan Jalur KRL Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022

Menhub Budi Karya mengatakan elektrifikasi jalur kereta KRL Solo Balapan-Palur sepanjang 6,2 kilometer sudah mencapai 84,33 persen.


UGM Berikan Gelar Doktor Honoris Causa pada Menteri Budi Karya Sumadi

23 Mei 2022

UGM Berikan Gelar Doktor Honoris Causa pada Menteri Budi Karya Sumadi

Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa pada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 23 Mei 2022.


PNS Diizinkan WFH, 2.209 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Direschedule

7 Mei 2022

PNS Diizinkan WFH, 2.209 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Direschedule

Ribuan tiket kereta jarak jauh di-reschedule keberangkatannya setelah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dibolehkan bekerja dari rumah alias WFH


Arus Balik Kendaraan Pribadi Disebut Baru Mencapai 36 Persen

7 Mei 2022

Arus Balik Kendaraan Pribadi Disebut Baru Mencapai 36 Persen

Arus Balik Kendaraan Pribadi diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini.


Menhub: Ada Peningkatan Arus Balik Mulai Kemarin

5 Mei 2022

Menhub: Ada Peningkatan Arus Balik Mulai Kemarin

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada peningkatan arus balik mulai kemarin